Website Pengadilan Agama Ngawi

Pedoman Organisasi dan Administrasi

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

1.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Lampiran
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Lampiran
3.	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	Lampiran
4.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan	Lampiran
5.	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara	Lampiran
6.	PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	Lampiran
7.	PERPES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Lampiran
8.	PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN	Lampiran
9.	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah	Lampiran
10.	PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN	Lampiran
11.	PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara	Lampiran

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1.	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.	UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
4.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
6.	PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.02/2013 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi Anggaran Tahun 2018
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.40/PB/2016 Tentang Perubahan ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
20.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
21.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1.	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
5.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
8.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
9.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
10.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
11.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
12.	UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
13.	PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.	Lampiran
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.	Lampiran
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)	Lampiran
4.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Lampiran
5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
6.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
7.	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama	Lampiran
8.	SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN	Lampiran