Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Madiun melaksanakan agenda Press Release Realisasi Belanja APBN Periode Agustus 2026 Lingkup KPPN Madiun. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pengadilan Agama Ngawi sebagai salah satu satuan kerja dalam lingkup KPPN Madiun. Pengadilan Agama Ngawi turut hadir melalui zoom di Ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Ngawi pada Rabu, 16 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penyampaian informasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran dan belanja APBN hingga periode Agustus 2026. Pengadilan Agama Ngawi dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom., selaku staf Umum dan Keuangan. Agenda press release dilaksanakan untuk menyampaikan perkembangan realisasi belanja APBN sekaligus memperkuat pemahaman satuan kerja terhadap pelaksanaan anggaran. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja dalam mengelola anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Tipe A1 Madiun menyampaikan informasi terkait realisasi belanja APBN periode Agustus 2026 dalam lingkup kerjanya. Penyampaian informasi tersebut menjadi sarana bagi satuan kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan anggaran sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi belanja. Bagi Pengadilan Agama Ngawi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara.

Keikutsertaan Pengadilan Agama Ngawi dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom., staf Umum dan Keuangan. Kehadiran perwakilan satuan kerja menunjukkan komitmen dalam mengikuti agenda yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Informasi yang diperoleh dari kegiatan press release dapat menjadi bahan dalam mendukung pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan anggaran pada satuan kerja.

Pelaksanaan press release juga memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui penyampaian informasi realisasi belanja secara berkala, satuan kerja dapat memahami perkembangan pelaksanaan anggaran serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap realisasi anggaran diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.

“Realisasi anggaran tidak hanya menjadi ukuran capaian pelaksanaan belanja, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya memastikan anggaran negara dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.”

Melalui kegiatan Press Release Realisasi Belanja APBN Periode Agustus 2026 Lingkup KPPN Madiun, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik antara KPPN Madiun dan satuan kerja dalam pengelolaan APBN. Pengadilan Agama Ngawi akan terus mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pengelola perbendaharaan negara dan satuan kerja pengguna anggaran. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat berjalan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penyampaian informasi secara berkala juga memberikan kesempatan bagi satuan kerja untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sampai dengan periode berjalan. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, pengelolaan APBN yang baik diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya melaksanakan kegiatan finalisasi penyusunan Buku Eksekusi Elektronik pada Selasa, 15 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Abdullah Siddiq PTA Surabaya dan diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama secara luring maupun daring. Pengadilan Agama (PA) Ngawi turut mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. PA Ngawi diwakili oleh Ketua PA Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., dan Jurusita Moh Muclis Nurhadi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyempurnakan pedoman pelaksanaan eksekusi secara elektronik agar dapat menjadi acuan bagi satuan kerja dalam memberikan pelayanan peradilan yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyusun PTA Surabaya melakukan pembahasan dan finalisasi terhadap materi Buku Eksekusi Elektronik. Diskusi berfokus pada mekanisme pelaksanaan eksekusi secara elektronik, termasuk penerapan prosedur yang dapat mendukung proses eksekusi agar berjalan lebih tertib, efektif, dan efisien. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta catatan terhadap materi yang sedang disusun. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Dengan adanya diskusi tersebut, diharapkan Buku Eksekusi Elektronik dapat menjadi pedoman yang aplikatif dan memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan eksekusi di lingkungan peradilan agama.

Meskipun konsep eksekusi secara elektronik menjadi fokus utama pembahasan, penerapannya dalam praktik tetap disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing satuan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan pedoman yang jelas, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, sarana, prasarana, serta tata kelola pada setiap pengadilan agama. Oleh karena itu, hasil finalisasi buku diharapkan mampu memberikan ruang bagi satuan kerja untuk menyesuaikan penerapannya dengan kondisi masing-masing tanpa mengabaikan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku. PA Ngawi sebagai salah satu peserta turut menyimak secara aktif pembahasan yang disampaikan oleh Tim Penyusun PTA Surabaya. Keikutsertaan secara daring tersebut juga menjadi bentuk komitmen PA Ngawi dalam mengikuti perkembangan dan peningkatan kualitas administrasi serta pelayanan peradilan berbasis elektronik.

Finalisasi penyusunan Buku Eksekusi Elektronik diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses eksekusi yang lebih modern, transparan, efektif, dan akuntabel. Transformasi digital dalam pelaksanaan tugas peradilan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui pedoman yang disusun secara sistematis, aparatur peradilan memiliki rujukan yang lebih jelas dalam melaksanakan proses eksekusi secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara PTA Surabaya dengan seluruh satuan kerja di bawahnya dalam menyukseskan penerapan inovasi di bidang peradilan. Pesan yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah bahwa “pelaksanaan eksekusi secara elektronik perlu dilakukan secara terarah dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan kerja, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.” Dengan demikian, finalisasi Buku Eksekusi Elektronik diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas dan modernisasi layanan peradilan agama.

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ngawi menggelar pertemuan koordinator donor darah se-Kabupaten Ngawi di Aula PMI Kabupaten Ngawi, pada hari Selasa, 15 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara PMI dengan para koordinator donor darah di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Pertemuan ini diikuti oleh para koordinator donor darah sebagai bagian dari upaya meningkatkan sinergi dalam mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain memperkuat koordinasi, kegiatan tersebut juga turut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) PMI ke-81. Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Ngawi turut hadir sebagai bagian dari dukungan terhadap kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan PMI Kabupaten Ngawi. Pengadilan Agama Ngawi diwakili oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, M. Luthfi Hapsoro, S.H. Kehadiran tersebut menjadi bentuk partisipasi sekaligus dukungan terhadap upaya PMI dalam membangun jejaring dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan donor darah. 

Pertemuan koordinator donor darah ini membahas pentingnya peningkatan koordinasi antara PMI Kabupaten Ngawi dengan para koordinator di tingkat wilayah. Koordinasi diperlukan untuk mempermudah penyampaian informasi, perencanaan kegiatan donor darah, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai pendonor. Dengan komunikasi yang terjalin secara rutin, berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan stok darah yang memadai dan berkesinambungan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjadikan donor darah sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan yang terus tumbuh di tengah masyarakat.

Semarak HUT PMI ke-81 juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Momentum peringatan hari jadi PMI tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menguatkan kembali semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial. PMI Kabupaten Ngawi bersama para koordinator donor darah diharapkan terus meningkatkan kolaborasi dalam mengajak masyarakat menjadi pendonor sukarela. Kegiatan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian karena darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan kehidupan orang lain. Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa kontribusi sederhana dari seorang pendonor dapat memberikan manfaat besar bagi sesama.

“Mari kita perkuat koordinasi dan kebersamaan untuk menjaga semangat kemanusiaan. Setetes darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan dan membantu menyelamatkan kehidupan sesama.”

Melalui pertemuan ini, PMI Kabupaten Ngawi menegaskan pentingnya peran para koordinator donor darah sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlangsungan kegiatan donor darah di Kabupaten Ngawi. Kolaborasi yang kuat antara PMI, para koordinator donor darah, instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam donor darah. Dengan koordinasi yang semakin baik, pelaksanaan kegiatan donor darah diharapkan dapat berlangsung lebih terarah dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Momentum HUT PMI ke-81 sekaligus menjadi dorongan untuk terus menumbuhkan semangat sukarela dan kepedulian terhadap sesama. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan kemanusiaan dan mendukung kebutuhan darah bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Pengadilan Agama (PA) Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Senin, 14 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh PA Ngawi di Media Center Kantor PA Ngawi. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari tahapan persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2027 di lingkungan Mahkamah Agung RI. PA Ngawi dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris PA Ngawi Benny Hardiyanto, S.H., Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Antoni Windika, S.H., serta staf PTIP Riofitri Susanti, A.Md. Ketiganya mengikuti rangkaian rapat secara aktif melalui Media Center PA Ngawi. Kehadiran unsur kesekretariatan tersebut menunjukkan komitmen PA Ngawi dalam mengikuti setiap tahapan perencanaan dan penganggaran yang disampaikan oleh Sekretariat MA RI. Koordinasi ini juga menjadi sarana bagi satuan kerja untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kebijakan dan mekanisme pengusulan anggaran Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2027. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai bagian penting dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran. Materi tersebut memberikan pemahaman kepada satuan kerja mengenai pentingnya menyusun dokumen perencanaan secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan TOR diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, tujuan, keluaran, serta pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan RAB menjadi dasar dalam merinci kebutuhan biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut. Melalui penyampaian materi ini, satuan kerja diharapkan mampu menyusun usulan anggaran Tahun Anggaran 2027 secara lebih efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat MA RI tersebut menjadi momentum penting bagi PA Ngawi untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi proses penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2027. Informasi dan arahan yang diperoleh selanjutnya dapat menjadi bahan bagi jajaran kesekretariatan PA Ngawi dalam melakukan identifikasi kebutuhan, penyusunan program, serta penghitungan anggaran secara cermat. Perencanaan anggaran yang baik diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Seluruh proses penyusunan anggaran juga perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kebijakan Mahkamah Agung RI. “Perencanaan anggaran yang baik merupakan fondasi penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja dan pelayanan peradilan.”

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menjadi tempat pelaksanaan Rapat Koordinator Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, pada hari Rabu, 2 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus koordinator Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan komunikasi antar-Pengadilan Agama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Selain membahas agenda koordinasi kelembagaan, kegiatan juga dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan berlangsung di kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan. Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Eks. Karisidenan Madiun turut berpartisipasi dengan mengirimkan perwakilan. Hadir Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H., selaku Ketua Koordinator Eks. Karisidenan Madiun sekaligus Ketua Pengadilan Agama Ponorogo. Turut hadir Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., selaku sekretaris/bendahara koordinator, serta Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Amron Nasrul Huda, S.H., M.Hum., selaku sekretaris bidang. Kehadiran para perwakilan tersebut menunjukkan komitmen Pengadilan Agama di wilayah Eks. Karisidenan Madiun untuk terus memperkuat koordinasi dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan. Sinergi antarunsur tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Koordinator Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Surabaya. Rapat tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Setelah rapat koordinator, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Ketua PTA Surabaya memberikan arahan dan penguatan kepada seluruh peserta agar senantiasa meningkatkan koordinasi serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur peradilan. Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan langkah dan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Setelah sambutan Ketua PTA Surabaya, kegiatan dilanjutkan dengan Mau'idhah Hasanah yang disampaikan oleh Pengasuh STIDKI Ar-Rohmah Surabaya, K.H. Muh. Sholeh Drehem, L.C., M.A. Mau'idhah Hasanah tersebut menjadi bagian utama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, dengan mengangkat nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Pesan keagamaan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh aparatur peradilan untuk senantiasa mengedepankan akhlak mulia, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai momentum refleksi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengabdian. Semangat keteladanan Rasulullah SAW diharapkan dapat menjadi landasan moral dalam memberikan pelayanan dan menegakkan hukum secara adil.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh peserta diharapkan semakin memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari lembaga peradilan. Rapat koordinator memberikan ruang bagi para pimpinan dan pengurus koordinator untuk menyatukan persepsi serta membangun langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan peradilan. Sementara itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk memperkuat nilai spiritual dan moral dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa profesionalitas aparatur peradilan perlu berjalan seiring dengan integritas dan akhlak yang baik. Dengan semangat kebersamaan dan keteladanan Rasulullah SAW, Pengadilan Agama se-Jawa Timur diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

“Keteladanan Rasulullah SAW hendaknya tidak berhenti pada peringatan Maulid, tetapi diwujudkan dalam sikap amanah, jujur, adil, dan penuh tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.”