Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan kegiatan Benchmarking Study Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi dan diikuti oleh jajaran pimpinan, hakim, serta Tim IT Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Ambarawa, dan Pengadilan Agama Karanganyar. Benchmarking study tersebut menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan praktik pemanfaatan teknologi AI dalam mendukung pekerjaan administrasi, pelayanan, serta pengembangan aplikasi di lingkungan peradilan agama. Melalui kegiatan ini, para peserta mendiskusikan berbagai peluang pemanfaatan AI untuk membuat pekerjaan rutin menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan satuan kerja. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Hakim Sapuan, S.H.I., M.H., serta Tim IT Pengadilan Agama Ngawi. Kehadiran perwakilan dari Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Ambarawa, dan Pengadilan Agama Karanganyar turut memperkaya proses diskusi melalui pertukaran pengalaman antar satuan kerja.

Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah pengembangan Antrean PTSP dengan pendekatan AI yang mengikuti kondisi dan kebutuhan nyata di loket pelayanan. Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI perlu berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi oleh pegawai dan pengguna layanan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan, berbagai aplikasi dan sistem pendukung kemudian dikembangkan untuk menjawab persoalan yang lebih spesifik. E-PADOSI, misalnya, dimanfaatkan untuk membantu menelusuri data perceraian lama pada periode 2003 sampai 2013 sehingga pencarian informasi historis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sementara itu, Register Informasi digunakan untuk mencatat permohonan informasi, termasuk alur khusus permohonan akun e-Court, sekaligus membantu menyiapkan register dan laporan. Berbagai contoh tersebut memperlihatkan bahwa penerapan AI dapat diarahkan untuk mendukung pekerjaan administratif sekaligus mempercepat proses pencarian, pencatatan, dan pengelolaan informasi.

Selain itu, kegiatan benchmarking juga membahas E-Kerispaduka yang diarahkan untuk mendukung kerja sama layanan antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kementerian Agama. Pengembangan tersebut berangkat dari kebutuhan praktis yang muncul dari pertanyaan pegawai mengenai bagaimana mencari data lama, di mana permohonan harus dicatat, serta melalui alur apa pertukaran layanan antarinstansi dapat dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk memikirkan bentuk sistem yang dapat membantu pekerjaan secara lebih terarah. Dalam konteks tersebut, AI tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk aplikasi berskala besar atau sistem yang kompleks. Teknologi AI juga dapat memberikan manfaat melalui pencarian data yang lebih mudah, register yang tertata, maupun alur kerja sama antarinstansi yang lebih jelas.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Ngawi bersama satuan kerja yang hadir dapat saling berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan AI berdasarkan kebutuhan pekerjaan masing-masing. Benchmarking study juga menjadi sarana untuk melihat bahwa pengembangan teknologi di lingkungan peradilan perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan permasalahan konkret yang dihadapi oleh pegawai dan masyarakat. Berbagai aplikasi yang dibahas menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan teknologi dengan proses kerja sehingga pelayanan dan administrasi dapat berjalan secara lebih efektif. Pemanfaatan AI diharapkan tidak berhenti pada penggunaan teknologi semata, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung tugas kedinasan dan pelayanan publik. “Manfaat AI di kantor tidak selalu berupa aplikasi besar. Kadang yang dibutuhkan adalah pencarian yang mudah, register yang rapi, atau alur kerja sama yang jelas.” Pesan tersebut menjadi salah satu gambaran penting dalam kegiatan benchmarking, bahwa inovasi teknologi sebaiknya tumbuh dari kebutuhan nyata dan memberikan solusi yang dapat dirasakan langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengadilan Agama Ngawi menggelar Rapat Persiapan Benchmarking Study Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Selasa, 29 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Pengadilan Agama Ngawi dan dipimpin langsung oleh Panitera Muda Gugatan, Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., serta Tim IT Pengadilan Agama Ngawi. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mempersiapkan pelaksanaan benchmarking study sekaligus membahas perkembangan pemanfaatan AI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi kepaniteraan. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Ngawi berupaya mengembangkan pemanfaatan teknologi secara terarah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan.

Dalam rapat tersebut, Tim IT Pengadilan Agama Ngawi memaparkan materi mengenai pemanfaatan AI sebagai salah satu solusi dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pekerjaan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Pemaparan diawali dengan pengenalan AI dan potensinya dalam mendukung pekerjaan pegawai, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai inovasi aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan. Tim IT juga menjelaskan pemanfaatan ChatGPT Codex versi berbayar sebagai salah satu perangkat yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Penggunaan teknologi tersebut diarahkan untuk membantu proses pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan pekerjaan, dengan tetap membutuhkan kemampuan pengguna dalam merumuskan permasalahan dan kebutuhan secara tepat.

Salah satu pemaparan disampaikan oleh Siddiq Nur Iman, S.H., yang menjelaskan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi yang membantu mempermudah pekerjaan pegawai. Dalam prosesnya, pengguna terlebih dahulu membuat konsep atau gambaran aplikasi yang dibutuhkan, kemudian konsep tersebut disampaikan kepada ChatGPT Codex untuk membantu proses pengembangan. Ia juga menyampaikan bahwa ChatGPT Codex dapat diinstal pada perangkat Windows masing-masing pegawai sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan. Pemanfaatan AI tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan aplikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menerjemahkan kebutuhan pekerjaan ke dalam solusi berbasis teknologi. Dengan demikian, kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun konsep menjadi bagian penting dalam proses pengembangan aplikasi berbantuan AI.

Sementara itu, Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., memaparkan pengembangan aplikasi dengan fokus pada aspek teknis dan inovasi. Ia menjelaskan bahwa metode pengembangan yang digunakan bersama Siddiq Nur Iman memiliki pendekatan yang berbeda, meskipun sama-sama memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Saat ini, Tim IT Pengadilan Agama Ngawi juga tengah mengembangkan aplikasi Single Sign-On (SSO) untuk mendukung kemudahan akses terhadap berbagai layanan dan aplikasi. Dalam proses pengembangan, kemampuan critical thinking menjadi salah satu hal yang penting, terutama dalam mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dan merumuskan solusi yang diinginkan. Permasalahan dan solusi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk prompt yang diberikan kepada AI agar dapat membantu menghasilkan solusi teknologi yang sesuai. Selain ChatGPT Codex, dalam pengembangan aplikasi tersebut juga dimanfaatkan teknologi AI Claude sebagai salah satu alat bantu.

Pengadilan Agama Ngawi saat ini telah memanfaatkan sejumlah aplikasi hasil inovasi untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan, di antaranya Antrian PTSP, E-Arsiaga, E-SOP, Auto Upload PMH, Penetapan PP, Penetapan JS, PHS, Gugatan Mandiri, dan BAS. Selain itu, aplikasi Kerispaduka masih berada dalam tahap proses pengembangan. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung proses kerja yang lebih efektif dan terintegrasi. Pengembangan aplikasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui pemanfaatan AI, proses pengembangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih adaptif dengan tetap memperhatikan kebutuhan, ketepatan, keamanan, dan tata kelola teknologi informasi.

Rapat persiapan benchmarking study ini juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai pemanfaatan AI di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Pemanfaatan AI tidak semata-mata dipandang sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga membutuhkan kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi persoalan, menyusun konsep, serta memberikan instruksi yang jelas kepada sistem AI. “AI merupakan alat bantu, sedangkan kemampuan kita dalam memahami masalah, menyusun konsep, dan menentukan solusi tetap menjadi kunci dalam menghasilkan inovasi yang bermanfaat,” menjadi pesan yang mengemuka dalam pembahasan rapat. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan AI diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pekerjaan secara bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan organisasi.

Melalui persiapan benchmarking study ini, Pengadilan Agama Ngawi diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang dapat menjadi bahan pengembangan inovasi teknologi informasi di lingkungan peradilan. Hasil pemanfaatan AI dan aplikasi yang telah dikembangkan akan menjadi bagian dari bahan evaluasi untuk menentukan langkah pengembangan selanjutnya. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pengadilan Agama Ngawi dalam mendorong transformasi digital dan menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas. Pengembangan teknologi akan terus diarahkan untuk mendukung efektivitas pekerjaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempermudah proses administrasi peradilan.

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepaniteraan pada Selasa, 29 September 2026, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag. Rapat diikuti oleh jajaran kepaniteraan yang membahas berbagai persoalan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas pelayanan perkara. Monev dilaksanakan sebagai upaya memastikan seluruh proses administrasi perkara berjalan tertib, tepat, seragam, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mengevaluasi pelaksanaan tugas, forum tersebut juga menjadi sarana koordinasi untuk menyelesaikan sejumlah kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi perkara.

Dalam pembahasan terkait administrasi perkara, Panitera menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan surat keterangan serta perlunya koordinasi dengan Panitera Muda (Panmud). Untuk penerimaan perkara terkait perbaikan AC, disepakati bahwa sementara menunggu pembaruan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), proses dapat didukung dengan surat keterangan Panitera, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan surat keterangan sebagai dokumen tunggal. Kehati-hatian juga ditekankan dalam setiap proses input data pada SIPP agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi di kemudian hari.

Pembahasan juga mencakup pelayanan informasi dan pendaftaran, khususnya mengenai perkara yang pada sidang pertama telah membawa saksi. Dalam rapat disampaikan bahwa perkara yang sejak sidang pertama perlu dipersiapkan dengan saksi antara lain perkara ghaib, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kondisi perkara. Selain itu, dibahas mengenai register surat kuasa untuk pengambilan nafkah serta ketentuan klausul pengambilan nafkah dalam surat kuasa. Pada bagian produk pengadilan, turut dibahas pelayanan pengambilan Elektronik Akta Cerai (EAC) bagi pihak yang berasal dari luar kota, termasuk apabila pengambilan dilakukan oleh kuasa. Disepakati bahwa surat kuasa untuk pengambilan EAC dapat diregister di Pengadilan Agama Ngawi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pada bagian EAC turut dibahas persoalan perkara qobla yang belum ikrar dan masih memerlukan keseragaman dalam penerapannya. Panitera menegaskan bahwa perkara qobla maupun bada harus diunggah penetapannya, sedangkan untuk perkara qobla yang tidak ikrar, penetapan tidak ikrar juga harus diunggah. Dalam hal administrasi Panitera Pengganti, peserta rapat membahas perlunya penyeragaman dalam penginputan data saksi di SIPP. Penulisan nama saksi diminta tidak menggunakan singkatan, dengan format penulisan yang disepakati menggunakan huruf kecil dengan huruf pertama kapital, sedangkan hubungan saksi dengan pihak juga harus ditulis secara lengkap dan seragam. Penyeragaman tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan penulisan dan memudahkan pemeriksaan data perkara.

Panmud Gugatan juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain pentingnya meluangkan waktu untuk membaca dan memahami Buku II sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dalam pembahasan tersebut turut disinggung ketentuan mengenai biaya penggandaan perkara tingkat pertama, format amar putusan pencabutan yang terdapat dua maupun tiga item, serta penentuan ikrar talak yang harus dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yakni maksimal satu hari dari berkekuatan hukum tetap (BHT) telah ditentukan PMH-nya dan maksimal satu hari dari penetapan PMH. Untuk perkara yang menghadirkan saksi, khususnya pada majelis BP Sapuan, perkara yang telah berpisah selama satu tahun dan panggilannya telah patut dapat diarahkan untuk mempersiapkan dua orang saksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup rapat, Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., menekankan pentingnya ketelitian, koordinasi, dan keseragaman dalam setiap tahapan administrasi perkara. “Kita harus senantiasa berhati-hati dalam setiap proses administrasi, melakukan koordinasi dengan Panmud, serta menyeragamkan penginputan data agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.” Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, seluruh jajaran kepaniteraan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan dalam menjalankan tugas. Hasil pembahasan juga menjadi bahan tindak lanjut bagi masing-masing bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan koordinasi yang baik, kendala administrasi dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Kegiatan Monev Kepaniteraan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pengadilan Agama Ngawi dalam mewujudkan administrasi perkara yang tertib, transparan, akurat, dan mendukung pelayanan peradilan yang optimal kepada masyarakat.

Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Ujian Pelatihan Fungsional Arsiparis Terampil Angkatan III pada Selasa, 29 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom oleh peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Ngawi turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan mengikutsertakan Arsiparis Terampil, Lilik Sumiyati, A.Md. Pelaksanaan ujian dari Pengadilan Agama Ngawi berlangsung di ruang perpustakaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kearsipan.

Dalam pelaksanaannya, Lilik Sumiyati, A.Md. mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan aktif dan penuh kesungguhan. Ujian tersebut menjadi sarana untuk mengukur pemahaman, kemampuan, serta kompetensi peserta dalam menjalankan tugas sebagai Arsiparis Terampil. Keikutsertaan secara daring memungkinkan Pengadilan Agama Ngawi tetap berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti arahan dan ketentuan ujian yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Antusiasme dan keaktifan Lilik Sumiyati dalam mengikuti kegiatan tersebut kemudian mendapatkan apresiasi dari penyelenggara.

Apresiasi tersebut ditunjukkan dengan diraihnya prestasi sebagai Juara 1 Peserta Teraktif oleh Lilik Sumiyati, A.Md. Penghargaan tersebut menjadi catatan positif bagi Pengadilan Agama Ngawi dalam keikutsertaannya pada Ujian Pelatihan Fungsional Arsiparis Terampil Angkatan III. Prestasi ini juga mencerminkan partisipasi aktif peserta selama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Selain menjadi bentuk apresiasi terhadap peserta, pencapaian tersebut diharapkan dapat mendorong semangat untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang kearsipan. Kompetensi arsiparis yang baik memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi, pengelolaan arsip, serta penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan peradilan.

Keikutsertaan Pengadilan Agama Ngawi dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen satuan kerja dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kearsipan. Pengelolaan arsip yang profesional merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Prestasi yang diraih Lilik Sumiyati, A.Md. menjadi motivasi untuk terus mempertahankan semangat belajar dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. “Keaktifan dalam mengikuti pelatihan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan memberikan kontribusi terbaik bagi tertibnya pengelolaan kearsipan di satuan kerja,” menjadi pesan yang relevan dari kegiatan tersebut. Dengan semangat peningkatan kompetensi dan profesionalisme, Pengadilan Agama Ngawi berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas aparatur dalam menunjang pelayanan peradilan yang efektif dan akuntabel.

Pengadilan Agama (PA) Ngawi mengikuti kegiatan Kuliah Umum yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sekaligus Sosialisasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Islam Malang (UNISMA), pada Kamis, 24 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PTA Surabaya tersebut diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom. Dari PA Ngawi, kegiatan berlangsung di Media Center PA Ngawi. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris PA Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H., serta Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.H.I. Keikutsertaan tersebut merupakan bentuk partisipasi PA Ngawi dalam kegiatan pengembangan wawasan dan peningkatan kompetensi aparatur peradilan.

Dalam kuliah umum tersebut, Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama. Kuliah umum menjadi sarana untuk memperluas wawasan aparatur sekaligus mendorong peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan. Penyampaian materi juga memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengembangan pendidikan dan kompetensi secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan aparatur peradilan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi perkembangan tugas dan tuntutan pelayanan publik. Peserta dari PA Ngawi mengikuti kegiatan dengan tertib melalui Media Center dan menyimak seluruh rangkaian acara yang disampaikan secara daring.

Selain kuliah umum, kegiatan tersebut juga diisi dengan Sosialisasi RPL UNISMA. Sosialisasi ini memberikan informasi mengenai program Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai salah satu mekanisme pengakuan atas capaian pembelajaran atau pengalaman yang telah dimiliki seseorang untuk memperoleh pengakuan akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai RPL diharapkan dapat memberikan wawasan kepada aparatur yang ingin melanjutkan atau mengembangkan pendidikan formal dengan mempertimbangkan pengalaman dan capaian pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya. Kegiatan sosialisasi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami lebih lanjut mengenai program pendidikan yang ditawarkan serta mekanisme yang berkaitan dengan RPL. Dengan adanya kegiatan ini, aparatur PA Ngawi mendapatkan tambahan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kapasitas dan pendidikan.

Kegiatan Kuliah Umum Ketua PTA Surabaya dan Sosialisasi RPL UNISMA berlangsung secara daring dengan diikuti oleh satuan kerja di lingkungan peradilan agama. Kehadiran Sekretaris PA Ngawi Benny Hardiyanto, S.H., dan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.H.I., menunjukkan keterlibatan PA Ngawi dalam agenda peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh materi dari Ketua PTA Surabaya, tetapi juga mendapatkan informasi mengenai peluang pengembangan pendidikan melalui program RPL UNISMA. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan agama. Semangat pembelajaran berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pengembangan kompetensi dan pendidikan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.”