Prosedur Pengaduan

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Ngawi kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ngawi akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Ngawi

Pengaduan dapat disampaikan melalui:
a. aplikasi SIWAS MA-RI
b. layanan pesan singkat/SMS : 085179974001;
c. surat elektronik (e-mail) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
d. faksimile : (0354)-745336 ;
e. telepon : (0354)-749160 ;
f. meja Pengaduan;
g. surat; dan/atau
h. kotak Pengaduan

A.	Secara lisan
	1.	Melalui telepon (0351) 749160 , yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
	2.	Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Ngawi.
B.	Secara tertulis
	1.	Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Ngawi, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax (0351) 745336, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Ir. Soekarno, Ngawi, Kab. Ngawi – Kode Pos 63214. Melalui e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
	2.	Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Ngawi

1.	Pengadilan Agama Ngawi akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2.	Pengadilan Agama Ngawi akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3.	Pengadilan Agama Ngawi akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4.	Pengadilan Agama Ngawi hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Selengkapnya ada di :
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Hits: 0

Visitor :

Today: 28

Yesterday: 249

This Week: 308

Last Week: 336

This Month: 1,702

Last Month: 312

This Year: 2,014

Total: 2,014

83.2% Indonesia

9.6% Germany

5.6% United States of America

Total:
19
Countries