Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa harta bersama pada Kamis, 24 September 2026. Pemeriksaan dilaksanakan di Dusun Ngawi, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara yang sedang ditangani Pengadilan Agama Ngawi. Pemeriksaan Setempat dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. Dalam kegiatan tersebut, Majelis Hakim didampingi Panitera Pengganti Hidayat Mursito, S.H., serta Jurusita Pengganti Nur Fitriyan Syah, S.H. dan Rizki Diah Emelia, A.Md. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi dan keberadaan objek yang menjadi sengketa.

Perkara yang diperiksa berkaitan dengan sengketa harta bersama, dengan objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan, satu unit mobil, serta satu unit sepeda motor. Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan mendatangi lokasi objek sengketa agar Majelis Hakim dapat melihat secara langsung kondisi fisik dan keadaan objek sebagaimana yang menjadi pokok perkara. Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim melakukan pencermatan terhadap objek yang diperiksa serta mencatat hal-hal yang relevan dengan perkara. Pemeriksaan secara langsung di lokasi diharapkan dapat memberikan gambaran faktual yang lebih jelas dalam mendukung proses pemeriksaan perkara. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan untuk membantu Majelis Hakim memperoleh informasi faktual mengenai objek sengketa. Melalui kegiatan ini, kondisi objek yang disengketakan dapat diketahui secara langsung sehingga data yang diperoleh dapat menjadi bagian dari bahan pemeriksaan perkara. Selain melakukan pencermatan terhadap objek tanah dan bangunan, pemeriksaan juga berkaitan dengan objek bergerak berupa mobil dan sepeda motor yang termasuk dalam sengketa harta bersama. Kehadiran tim Pengadilan Agama Ngawi di lokasi menjadi bentuk pelaksanaan tugas peradilan secara profesional dan cermat. Pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat mendukung proses penyelesaian perkara berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.

“Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari ikhtiar Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi objek sengketa, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara cermat dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.”

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di Dusun Ngawi, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, pada 24 September 2026 berjalan dengan tertib. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemeriksaan sengketa harta bersama yang ditangani Pengadilan Agama Ngawi. Hasil pemeriksaan setempat selanjutnya akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Agama Ngawi terus berkomitmen melaksanakan setiap tahapan persidangan secara profesional, objektif, dan berintegritas. Dengan pelaksanaan pemeriksaan yang cermat, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan secara tepat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada 21 s.d. 25 September 2026. Pengadilan Agama Ngawi mengikuti pelatihan dari Ruang Ketua Pengadilan Agama Ngawi dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H. Pelatihan ini menjadi sarana peningkatan pemahaman aparatur peradilan mengenai perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Kegiatan tersebut juga membahas berbagai peluang pemanfaatan AI sekaligus risiko, aspek etika, keamanan, dan perlindungan data yang perlu diperhatikan dalam lingkungan peradilan.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai Pemanfaatan AI dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yudisial Hakim, Risiko AI dalam Sistem Peradilan, serta Kecerdasan Artifisial dan Perubahan Lanskap Peradilan. Materi tersebut memberikan pemahaman mengenai perkembangan teknologi AI dan potensi pemanfaatannya untuk mendukung pelaksanaan tugas yudisial. Peserta juga dibekali pengetahuan mengenai berbagai bentuk kejahatan siber di ranah sosial, ekonomi, perbankan, dan personal. Pembahasan tersebut menjadi penting seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan dan proses hukum. Melalui materi yang diberikan, peserta diharapkan mampu memahami perkembangan teknologi secara kritis sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang dapat muncul dalam penerapannya.

Materi pelatihan juga mencakup AI dalam Pemeriksaan Perkara dan Perubahan Karakter Pembuktian, Kapasitas Hakim dalam Menghadapi Manipulasi Bukti dan Bias Algoritma, serta Evolusi Teknologi hingga AI Generatif. Selain aspek teknologi, pelatihan memberikan perhatian terhadap Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Pelindungan Data pada Era AI. Peserta juga mempelajari tantangan hukum dalam produksi serta penggunaan informasi digital, praktik penegakan hukum dan pembuktian perkara digital, hingga arah tata kelola penerapan AI dalam peradilan. Rangkaian materi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga integritas proses peradilan. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam lingkungan peradilan perlu dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, transparan, dan tetap menempatkan prinsip hukum serta etika yudisial sebagai landasan utama.

Keikutsertaan Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan wawasan mengenai perkembangan teknologi yang semakin berpengaruh terhadap dunia hukum dan peradilan. Pelatihan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami batas-batas pemanfaatan AI agar teknologi dapat digunakan sebagai sarana pendukung tanpa mengesampingkan independensi dan kewenangan hakim. Pemahaman terhadap risiko manipulasi bukti digital dan bias algoritma menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Di sisi lain, perlindungan data dan informasi perkara harus tetap menjadi perhatian dalam setiap pemanfaatan teknologi berbasis AI. Dengan pemahaman yang memadai, aparatur peradilan diharapkan dapat menyikapi perkembangan kecerdasan artifisial secara adaptif sekaligus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

“Kecerdasan artifisial dapat menjadi sarana pendukung bagi peradilan modern, tetapi etika, independensi, integritas, dan perlindungan data harus tetap menjadi batas utama dalam setiap pemanfaatannya.”

Pelatihan yang berlangsung pada 21 s.d. 25 September 2026 tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai perkembangan AI, potensi kejahatan siber, perubahan karakter pembuktian, serta tantangan hukum yang menyertainya. Bagi Pengadilan Agama Ngawi, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital di lingkungan peradilan. Pemanfaatan AI ke depan perlu diarahkan pada tata kelola yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, etika yudisial, independensi hakim, keamanan informasi, dan pelindungan data. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kesiapan aparatur peradilan dalam menghadapi perubahan lanskap hukum dan teknologi di era kecerdasan artifisial.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Teknologi Informasi wilayah PTA Surabaya di Kantor PTA Surabaya pada 22–25 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan satuan kerja di wilayah PTA Surabaya sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi. Pengadilan Agama Ngawi turut hadir dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Pranata Komputer Ahli Pertama, Muhammad Ismail Hasan, S.Kom. Rapat koordinasi membahas berbagai aplikasi inovasi yang dikembangkan dan digunakan di lingkungan PTA Surabaya. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman serta meningkatkan sinergi antar-satuan kerja dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta melakukan pembahasan mengenai aplikasi inovasi yang menjadi bagian dari pengembangan layanan berbasis teknologi informasi di lingkungan peradilan agama. Materi yang dibahas mencakup pemanfaatan aplikasi, pengembangan fitur, pengelolaan sistem, serta berbagai hal teknis yang berkaitan dengan implementasi inovasi teknologi informasi. Kehadiran perwakilan dari Pengadilan Agama Ngawi menjadi bagian dari keterlibatan satuan kerja dalam mendukung penguatan transformasi digital di lingkungan peradilan agama. Melalui forum tersebut, peserta juga dapat bertukar pengalaman dan menyampaikan masukan terkait penerapan aplikasi inovasi di masing-masing satuan kerja.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi Tim Inovasi Teknologi Informasi sekaligus mendorong terciptanya inovasi yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama agar pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terarah, sesuai kebutuhan, dan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja maupun pengguna layanan. Selain membahas aspek teknis, rapat koordinasi juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara PTA Surabaya dengan Pengadilan Agama di wilayahnya. Dengan adanya koordinasi yang berkesinambungan, berbagai inovasi teknologi informasi diharapkan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Penguatan inovasi tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi.

Perwakilan Pengadilan Agama Ngawi, Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., mengikuti rangkaian kegiatan dengan berpartisipasi dalam pembahasan dan koordinasi terkait aplikasi inovasi yang dikembangkan oleh PTA Surabaya. Keikutsertaan tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan teknis yang dapat mendukung pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Agama Ngawi. Hasil pembahasan selama kegiatan juga dapat menjadi bahan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerja. Selain itu, forum koordinasi ini membuka ruang untuk berbagi pengalaman mengenai kendala, kebutuhan, dan pengembangan aplikasi inovasi. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya berorientasi pada pembahasan teknis, tetapi juga pada penguatan kolaborasi antar-satuan kerja di wilayah PTA Surabaya.

“Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan inovasi teknologi informasi yang bermanfaat, berkelanjutan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan.”

Rapat Koordinasi Tim Inovasi Teknologi Informasi wilayah PTA Surabaya diharapkan dapat menghasilkan pemahaman dan langkah tindak lanjut yang mendukung pengembangan aplikasi inovasi secara berkelanjutan. Sinergi antara PTA Surabaya dan Pengadilan Agama di wilayahnya menjadi bagian penting dalam menghadirkan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin efektif. Pengadilan Agama Ngawi melalui perwakilannya turut mendukung proses tersebut dengan mengikuti rangkaian kegiatan dan pembahasan secara aktif. Hasil koordinasi selanjutnya diharapkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan kerja. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus mendorong transformasi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan peradilan.

Pengadilan Agama Ngawi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui form kritik dan saran penggunaan pelayanan mulai diberlakukan tanggal 23 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Ngawi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengumpulan aspirasi masyarakat diawasi langsung oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Antoni Windika, S.H. Melalui form tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan penilaian, kritik, saran, maupun masukan berdasarkan pengalaman mereka selama menerima layanan. Aspirasi yang disampaikan menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Ngawi dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem pelayanan secara berkelanjutan.

Form aspirasi masyarakat mencakup berbagai aspek pelayanan yang tersedia di Pengadilan Agama Ngawi. Masyarakat dapat memberikan masukan terkait proses nomor antrian, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), persidangan, hingga mediasi. Selain aspek pelayanan, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran mengenai sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang pelayanan. Masukan tersebut meliputi kualitas pelayanan petugas, waktu pelayanan, kenyamanan serta kelengkapan sarana dan prasarana, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pengalaman masyarakat saat memperoleh layanan. Dengan cakupan tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pengawasan langsung oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dilakukan untuk memastikan proses penyampaian aspirasi masyarakat berjalan dengan baik. Setiap masukan yang disampaikan menjadi informasi penting untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun bagian yang masih memerlukan perbaikan. Kritik dan saran dari masyarakat juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja petugas serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Dengan adanya mekanisme penyampaian aspirasi tersebut, Pengadilan Agama Ngawi berupaya membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelaksanaan aspirasi masyarakat melalui form kritik dan saran merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Ngawi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, cepat, dan transparan. Masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai tahapan pelayanan yang diberikan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Evaluasi tersebut mencakup pelayanan sejak masyarakat memperoleh nomor antrian hingga mendapatkan pelayanan di PTSP, mengikuti proses persidangan atau mediasi, serta menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan mendengarkan langsung pengalaman dan kebutuhan masyarakat, perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Ngawi mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. “Kritik dan saran dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perbaikan pelayanan, karena pelayanan yang baik harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.” Dengan adanya partisipasi masyarakat, Pengadilan Agama Ngawi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, informatif, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pengadilan Agama (PA) Ngawi mengikuti kegiatan Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (BIMASAKTI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), pada Rabu, 23 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh PA Ngawi secara daring di Ruang Kesekretariatan PA Ngawi. Dalam kegiatan tersebut, PA Ngawi diwakili oleh Pranata Keuangan APBN Mahir, Berti Yussi Ekasari, A.Md. Kegiatan BIMASAKTI menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas satuan kerja dalam melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan bimbingan terkait berbagai aspek akuntansi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Bimbingan tersebut membahas sejumlah materi yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pada satuan kerja pemerintah. Materi pertama yang disampaikan adalah Akuntansi Belanja dan Beban, yang membahas pencatatan serta perlakuan akuntansi terhadap transaksi belanja dan beban. Selain itu, peserta mendapatkan materi mengenai Akuntansi Pendapatan Kas dan Nonkas, termasuk pemahaman terhadap pencatatan pendapatan berdasarkan karakteristik transaksi yang terjadi. Materi berikutnya membahas Saldo Akun Akrual yang Memerlukan Perhatian Khusus, sehingga satuan kerja dapat lebih cermat dalam melakukan identifikasi, pencatatan, dan penyelesaian saldo akun terkait. Penyampaian materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengelola keuangan dalam menjaga ketepatan dan kualitas data akuntansi.

Keikutsertaan PA Ngawi dalam kegiatan BIMASAKTI merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan satuan kerja. Melalui bimbingan yang diberikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb, peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai penerapan akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut selanjutnya dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di PA Ngawi. Kehadiran perwakilan PA Ngawi dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pengelolaan keuangan negara. Dengan pemahaman yang baik, proses pencatatan dan pelaporan keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan BIMASAKTI juga menjadi kesempatan bagi pengelola keuangan untuk memperbarui pemahaman terhadap berbagai permasalahan akuntansi yang dapat muncul dalam pelaksanaan anggaran. Materi mengenai belanja, beban, pendapatan kas dan nonkas, serta saldo akun akrual menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan proses penyusunan laporan keuangan. Peserta diharapkan dapat mencermati setiap transaksi dan melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan ini juga mendorong pengelola keuangan untuk lebih teliti dalam melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian akun. Hasil bimbingan diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel di lingkungan PA Ngawi.

Pesan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut adalah, “Ketelitian dalam pencatatan dan pemahaman terhadap ketentuan akuntansi merupakan kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.” Melalui kegiatan BIMASAKTI, PA Ngawi diharapkan terus meningkatkan kompetensi pengelola keuangan serta mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.