Surabaya — Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Aula KH. Abdullah Siddiq, PTA Surabaya, Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda resmi kelembagaan dalam rangka pengisian jabatan strategis di lingkungan PTA Surabaya. Pelantikan dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai dengan suasana khidmat dan tertib. Jabatan Sekretaris PTA Surabaya resmi beralih dari Dr. Naffi, S.Ag., M.H. kepada Muhammad Taufiqurrahman, S.Ag., M.H.

Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat peradilan dan tamu undangan dari berbagai instansi. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, para Hakim Tinggi PTA Surabaya, serta Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Surabaya. Selain itu, turut hadir para stakeholder, Panitera dan Sekretaris PTA Surabaya, Sekretaris PTA Semarang, Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se-wilayah PTA Surabaya dan Dharmayukti Karini.

Pengadilan Agama Ngawi juga turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan dan sinergi antarsatuan kerja. Kehadiran Pengadilan Agama Ngawi diwakili oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi A. Mahfudin, S.Ag., M.H., Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., serta Panitera Tamaji, S.Ag., M.H. Partisipasi tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan pelayanan peradilan agama di wilayah Jawa Timur.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. Pelantikan didampingi oleh saksi Drs. Mashudi, M.H. dan Dr. Masum Umar, S.H., M.H., serta rohaniwan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam amanatnya, Ketua PTA Surabaya menekankan pentingnya adaptasi, integritas, dan kerja sama di lingkungan satuan kerja yang baru. Ia berpesan agar pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. “Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat melayani,” ujarnya.

Ngawi, 14 April 2026 — Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pusat Strategi Kebijakan Kumdil menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Pengadilan Agama Ngawi secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini berlangsung di Media Center Pengadilan Agama Ngawi dengan melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur peradilan. FGD ini membahas perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) terkait pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan. Topik tersebut dipilih sebagai respons terhadap kebutuhan pembaruan sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis kinerja.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta para Panitera Muda yakni Ahmad Atas Muhrof, S.H.I., Khoirurrozi, S.Sy., dan Mokhammad Imron, S.H. Turut hadir pula Panitera Pengganti Nurunnisaul Jannah, S.H. dan Sutji Eny Lestari, S.H., serta jajaran jurusita yang terdiri dari Moh Muclis Nurhadi, Nur Fitriyan Syah, S.H., Yanti Muslikah, A.Md., dan Rizki Diah Emelia, A.Md.

Secara umum, tujuan pelaksanaan FGD ini adalah untuk menghimpun masukan dari satuan kerja di daerah terkait implementasi dan dampak perubahan kebijakan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan. Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta menyampaikan pandangan mengenai pentingnya sistem promosi dan mutasi yang objektif dan berkeadilan. Beberapa peserta juga menyoroti perlunya indikator penilaian yang jelas, transparan, dan terukur agar dapat meningkatkan motivasi kerja serta profesionalisme aparatur kepaniteraan.

Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme, di mana seluruh peserta mengikuti jalannya diskusi sejak awal hingga akhir dengan serius, memperhatikan setiap pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, mencermati setiap poin perubahan kebijakan yang dijelaskan, memberikan tanggapan secara aktif sesuai dengan pengalaman di satuan kerja masing-masing, berdiskusi secara konstruktif dengan tetap menjaga etika komunikasi, memanfaatkan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman terhadap substansi perubahan SK KMA, serta mencatat berbagai hal penting sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap arah kebijakan Mahkamah Agung, khususnya terkait tata kelola jabatan kepaniteraan. Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan tersebut.

Melalui FGD ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara pusat dan daerah dalam implementasi perubahan SK KMA tentang pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan. “Perubahan kebijakan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar salah satu peserta dalam forum tersebut.

Ngawi, 13 April 2026 — Diskusi hakim digelar di ruang Ketua Pengadilan Agama Ngawi pada Senin (13/4). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas persiapan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta melakukan evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2026. Diskusi berlangsung dalam suasana serius namun tetap kondusif.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PA Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., dan diikuti oleh Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., serta seluruh hakim di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi. Kehadiran para pimpinan dan hakim menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga.

Dalam diskusi tersebut, fokus utama pembahasan adalah kesiapan satuan kerja dalam meraih predikat WBBM. Berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian dibahas secara rinci, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penguatan integritas aparatur. Para peserta juga menyoroti pentingnya inovasi dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani.

Selain itu, evaluasi kinerja triwulan I tahun 2026 turut menjadi agenda penting dalam diskusi. Setiap capaian dan kendala yang dihadapi selama tiga bulan pertama dianalisis secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Diskusi berlangsung interaktif dengan adanya masukan dan saran dari para hakim. Berbagai perspektif disampaikan guna mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan yang ada. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pimpinan dan hakim.

Dalam jalannya diskusi, para peserta secara aktif mengemukakan pandangan terkait strategi peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Mereka membahas berbagai langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memenuhi indikator WBBM secara optimal. Selain itu, evaluasi kinerja triwulan pertama dilakukan secara komprehensif dengan mengidentifikasi capaian yang telah diraih serta hambatan yang masih dihadapi. Para hakim juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan standar operasional prosedur sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Tidak hanya itu, diskusi juga menekankan perlunya inovasi dan kolaborasi antar bagian untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Suasana diskusi yang terbuka memungkinkan setiap peserta untuk menyampaikan ide dan solusi secara konstruktif. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Melalui diskusi ini, diharapkan seluruh hakim Pengadilan Agama Ngawi dapat semakin siap dalam mewujudkan predikat WBBM serta meningkatkan kinerja di masa mendatang. “Komitmen dan kerja sama adalah kunci utama dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat,” menjadi pesan penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Ngawi, 13 April 2026 — Webinar nasional bertajuk “Menilik Geopolitik Global & Relevansi Hukum Islam” digelar secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh PA Ngawi di Multimedia Center Pengadilan Agama Ngawi pada Senin (13/4). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) sebagai wadah diskusi ilmiah mengenai perkembangan isu global dan hukum Islam. Webinar ini diikuti oleh jajaran pimpinan Pengadilan Agama Ngawi, yakni Ketua A. Mahfudin, S.Ag., M.H., serta Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. Kehadiran kedua pimpinan tersebut menunjukkan perhatian serius terhadap perkembangan isu geopolitik internasional yang memiliki keterkaitan dengan kajian hukum Islam dan hukum internasional.

Kegiatan ini mengangkat tema pembahasan “Eskalasi Konflik Iran–Amerika Serikat–Israel: Menguji Ketahanan Hukum Internasional dan Relevansi Fikih Qital di Era Perang Modern.” Tema tersebut dipilih untuk mengkaji secara mendalam dinamika konflik global yang berdampak pada tatanan hukum dunia. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang akademik untuk melihat relevansi fikih qital dalam konteks peperangan modern yang semakin kompleks. Acara dibuka secara resmi melalui opening speech oleh Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Pembina HISSI sekaligus Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antara kajian hukum Islam dan hukum internasional dalam memahami dinamika konflik global. Beliau juga mengapresiasi terselenggaranya forum ilmiah yang dinilai relevan dengan tantangan zaman.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai aspek geopolitik global serta implikasinya terhadap hukum internasional. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan partisipasi aktif para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan akademis terkait isu yang dibahas, khususnya mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Suasana diskusi berjalan dinamis dengan pertukaran gagasan yang konstruktif antara narasumber dan peserta. Selain itu, pembahasan juga menyoroti bagaimana hukum internasional diuji dalam menghadapi konflik berskala global. Tidak hanya itu, kajian fikih qital turut menjadi sorotan sebagai perspektif hukum Islam dalam merespons perang modern. Webinar ini juga memperkuat pemahaman bahwa isu geopolitik tidak dapat dilepaskan dari pendekatan multidisipliner. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan wawasan yang komprehensif bagi seluruh peserta yang hadir.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memahami lebih dalam keterkaitan antara geopolitik global dan hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. “Ilmu tidak hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk menjembatani kemanusiaan dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berubah,” demikian pesan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Ngawi, 13 April 2026 — Rapat koordinasi percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia digelar secara daring melalui aplikasi Zoom pada Senin (13/4). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai satuan kerja di lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Ngawi yang mengikuti dari Media Center PA Ngawi. Peserta dari PA Ngawi yang turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.H.I., serta Riofitri Susanti, A.Md., dan Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mendukung optimalisasi pengelolaan anggaran secara efektif dan akuntabel.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi anggaran serta mengoptimalkan penyerapan pagu BA BUN pada tahun anggaran 2026. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang telah berjalan serta identifikasi kendala yang dihadapi di masing-masing satuan kerja. Dalam rapat tersebut, narasumber menyampaikan berbagai strategi untuk meningkatkan penyerapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh satuan kerja, termasuk perencanaan yang matang, monitoring berkala, serta penguatan koordinasi antar unit kerja. Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan.

Selama pelaksanaan rapat koordinasi, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran sebagai indikator kinerja instansi pemerintah. Mereka juga diberikan arahan terkait langkah-langkah strategis dalam mengelola anggaran secara efisien dan transparan. Selain itu, pembahasan mengenai optimalisasi penyerapan pagu BA BUN menjadi fokus utama yang memberikan gambaran teknis kepada peserta. Para peserta terlihat aktif dalam mengikuti setiap sesi, baik dalam penyampaian materi maupun diskusi. Interaksi yang terjadi mencerminkan keseriusan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerja. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mencapai target penyerapan anggaran. Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil rapat koordinasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Optimalisasi penyerapan anggaran bukan hanya soal realisasi, tetapi juga tentang akuntabilitas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara,” menjadi pesan penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.