Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dharmayukti Karini ke-XXIV, keluarga besar Dharmayukti Karini Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) Cabang Ngawi menyelenggarakan kegiatan peringatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Ngawi, Jum'at, 9 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, Raja Mahmud, S.H., M.H., beserta istri, serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. Turut hadir seluruh anggota Dharmayukti Karini dari lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Cabang Ngawi. Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Persatuan Dharmayukti Karini Jaya” sebagai bentuk penegasan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan solidaritas dalam organisasi. Suasana kegiatan berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan, mencerminkan semangat para anggota dalam mempererat tali silaturahmi serta mendukung kemajuan organisasi Dharmayukti Karini.

Peringatan HUT Dharmayukti Karini ke-XXIV ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun hubungan harmonis antaranggota, khususnya di lingkungan peradilan. Melalui kegiatan tersebut, para anggota diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kekompakan dan menjalin komunikasi yang baik dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi. Kehadiran pimpinan Pengadilan Negeri Ngawi beserta istri juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberadaan dan peran Dharmayukti Karini sebagai organisasi perempuan di lingkungan peradilan. Selain sebagai ajang peringatan hari jadi, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antara anggota Dharmayukti Karini dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Cabang Ngawi. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, diharapkan semangat kebersamaan dapat terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi organisasi maupun lingkungan kerja.

Tema “Dengan Persatuan Dharmayukti Karini Jaya” mengandung makna bahwa kekuatan organisasi terletak pada persatuan, kerja sama, dan komitmen seluruh anggotanya. Persatuan menjadi landasan penting dalam menghadapi berbagai tantangan serta mendorong pelaksanaan program kerja organisasi agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap anggota diharapkan dapat berkontribusi secara aktif, saling mendukung, dan menjaga keharmonisan dalam setiap kegiatan. Semangat kebersamaan juga diharapkan mampu memperkuat peran Dharmayukti Karini dalam mendukung tugas dan pengabdian aparatur peradilan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kekeluargaan dan kepedulian sosial. Melalui momentum HUT ke-XXIV ini, Dharmayukti Karini Cabang Ngawi diharapkan semakin solid, berdaya, dan konsisten dalam menjalankan perannya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi persatuan.

Peringatan HUT Dharmayukti Karini ke-XXIV di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Ngawi diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh anggota untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kontribusi bagi organisasi. Kebersamaan antara anggota Dharmayukti Karini dari PA dan PN Cabang Ngawi menjadi cerminan pentingnya sinergi dalam membangun organisasi yang harmonis dan berkelanjutan. Semangat persatuan yang diusung dalam peringatan ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan berorganisasi sehari-hari. “Persatuan adalah kekuatan utama organisasi; dengan kebersamaan, saling mendukung, dan semangat pengabdian, Dharmayukti Karini akan semakin jaya dan memberikan manfaat bagi sesama.” Dengan semangat tersebut, seluruh anggota Dharmayukti Karini Cabang Ngawi diharapkan terus melangkah bersama untuk mewujudkan organisasi yang solid, aktif, dan bermanfaat bagi keluarga besar peradilan serta masyarakat.

Pengadilan Agama (PA) Pacitan menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Koordinator Madiun yang dihadiri oleh pimpinan Pengadilan Agama se-wilayah Koordinator Madiun pada Jum'at, 9 Oktober 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Koordinator Madiun. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., didampingi Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., dan Panitera Tamaji, S.Ag., M.H. Kehadiran para pimpinan dan pejabat tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan agama. Melalui forum ini, setiap satuan kerja diharapkan dapat menyelaraskan langkah dan strategi dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah aspek penting terkait kinerja Pengadilan Agama, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan. Pembahasan diarahkan pada upaya mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan serta mengidentifikasi berbagai hal yang perlu ditingkatkan. Pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat, dan transparan menjadi perhatian penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat pencari keadilan. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan untuk menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan adanya evaluasi dan koordinasi secara berkala, setiap Pengadilan Agama diharapkan mampu merumuskan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi pimpinan Pengadilan Agama se-Koordinator Madiun dalam kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi, bertukar pengalaman, dan membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi tantangan pelayanan peradilan. Koordinasi antarsatuan kerja dinilai penting agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan kebijakan yang berlaku. Setiap satuan kerja diharapkan dapat terus meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta kualitas tata kelola organisasi demi mendukung pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perhatian terhadap masukan dan penilaian masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil pembahasan dalam rapat koordinasi diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan di masing-masing Pengadilan Agama.

Melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah Koordinator Madiun di PA Pacitan, seluruh peserta diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pimpinan dan seluruh aparatur peradilan dalam mewujudkan lembaga peradilan yang responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan. Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara nyata sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing satuan kerja. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. “Pelayanan yang berkualitas bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan juga memastikan masyarakat pencari keadilan memperoleh layanan yang mudah, transparan, dan memberikan kepastian.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus senantiasa dijaga melalui kinerja yang optimal, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan prima.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) di Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pemeriksaan setempat dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Miftahul Huda, S.Ag., M.H., bersama anggota majelis Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Sapuan, S.H.I., M.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta Jurusita Moh. Muclis Nurhadi. Pemeriksaan dilakukan terhadap objek sengketa yang menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Ngawi. Adapun objek yang diperiksa berupa dua bidang tanah beserta bangunan dan satu bidang sawah yang berada di wilayah Desa Jatimulyo.

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara yang bertujuan membantu majelis hakim memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi objek yang menjadi sengketa. Dalam pelaksanaannya, majelis hakim melakukan peninjauan terhadap objek perkara di lokasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen dan keterangan para pihak. Pemeriksaan dilakukan dengan mencermati kondisi fisik, letak, batas-batas, serta keadaan objek sengketa di lapangan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan setempat selanjutnya dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan prosedur pemeriksaan perkara.

Majelis hakim bersama panitera dan jurusita melakukan pencocokan antara objek yang berada di lapangan dengan data dan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara. Pemeriksaan terhadap dua bidang tanah dan bangunan dilakukan dengan melihat kondisi serta batas-batas objek secara langsung. Selain itu, majelis hakim juga melakukan pemeriksaan terhadap sebidang sawah yang menjadi bagian dari objek sengketa. Seluruh hasil pengamatan dan keterangan yang diperoleh selama pemeriksaan setempat dicatat sebagai bagian dari administrasi perkara. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada majelis hakim dalam memahami objek sengketa secara faktual.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif mengenai kondisi objek perkara. Menurutnya, pemeriksaan secara langsung di lokasi dapat membantu majelis hakim memahami keadaan objek sengketa secara lebih konkret. Hal tersebut penting agar proses pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara cermat berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Setiap tahapan pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara dan prinsip kehati-hatian. “Pemeriksaan setempat merupakan bagian penting untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi objek perkara, sehingga setiap fakta di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan secara cermat sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Miftahul Huda.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat di Desa Jatimulyo berlangsung sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara secara cermat, transparan, dan sesuai prosedur. Kehadiran majelis hakim bersama panitera dan jurusita di lokasi objek sengketa menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi faktual objek dapat diketahui secara langsung. Hasil pemeriksaan setempat selanjutnya akan menjadi salah satu bahan yang dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai dengan kewenangan majelis hakim. Dengan demikian, pemeriksaan setempat diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses peradilan yang profesional, objektif, dan berkeadilan.

Pengadilan Agama Ngawi menggelar kegiatan Sosialisasi Produk dan Layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada Rabu, 7 Oktober 2026, bertempat di Multimedia Center Kantor Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., didampingi Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., dan Sekretaris Benny Hardiyanto. Sosialisasi diselenggarakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi mengenai berbagai produk dan layanan perbankan yang ditawarkan oleh BRI. Dalam kesempatan tersebut, pihak BRI menyampaikan informasi terkait produk simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh ASN sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan berlangsung sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pilihan layanan keuangan yang tersedia.

Dalam pemaparannya, perwakilan BRI memperkenalkan sejumlah layanan yang berkaitan dengan kebutuhan finansial ASN, khususnya produk simpan pinjam. Informasi yang disampaikan mencakup gambaran umum produk, manfaat layanan, serta ketentuan yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah. Sosialisasi juga menjadi kesempatan bagi para ASN untuk memperoleh penjelasan secara langsung dan menyampaikan pertanyaan mengenai produk yang ditawarkan. Dengan adanya komunikasi secara langsung, peserta dapat memahami karakteristik layanan sebelum menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pihak BRI juga memberikan ruang kepada peserta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan dan persyaratan produk.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, penyampaian informasi mengenai produk dan layanan perbankan dapat memberikan wawasan tambahan bagi ASN, khususnya dalam mengelola kebutuhan keuangan secara bijak. Ia menekankan bahwa setiap keputusan dalam memanfaatkan layanan simpan pinjam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Pemahaman terhadap ketentuan produk menjadi hal penting agar layanan yang dipilih dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. “Manfaatkan informasi yang disampaikan dengan sebaik-baiknya, pahami setiap ketentuan produk, dan sesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” pesan Miftahul Huda, S.Ag., M.H.

Kegiatan sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan ASN Pengadilan Agama Ngawi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai produk dan layanan perbankan, ASN dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menggunakan fasilitas keuangan yang tersedia. Sosialisasi seperti ini juga menjadi sarana komunikasi antara lembaga perbankan dan aparatur pemerintah dalam menyampaikan informasi layanan secara langsung. Seluruh peserta diharapkan dapat menggunakan informasi yang diperoleh secara bijak dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, kegiatan tersebut berlangsung sebagai forum informatif yang memberikan kesempatan kepada ASN Pengadilan Agama Ngawi untuk mengenal lebih jauh produk simpan pinjam BRI serta layanan perbankan lainnya yang ditawarkan.

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan Rapat Dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 di Multimedia Center Kantor Pengadilan Agama Ngawi, Rabu, 7 Oktober 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., didampingi Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., dan Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran aparatur Pengadilan Agama Ngawi sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pelayanan, administrasi, serta capaian kinerja selama Triwulan III. Rapat juga menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan pekerjaan pada masing-masing bagian sekaligus mengidentifikasi sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti. Melalui kegiatan ini, pimpinan mendorong seluruh aparatur agar terus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi memaparkan sejumlah hal berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi prosedur mutu, kepaniteraan, kesekretariatan, inovasi, dan layanan. Disampaikan pula perkembangan Pekan Aspirasi yang telah dilaksanakan setiap pekan sebagai sarana untuk menampung kritik dan saran dari para pihak maupun pengunjung pengadilan. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Selain itu, disampaikan bahwa terdapat tujuh indikator kinerja utama pada bidang kesekretariatan yang dinilai secara triwulanan dan tahunan. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 100, sementara indikator seperti IP ASN dan indeks pengelolaan aset diharapkan dapat dipertahankan. Dalam bidang perencanaan anggaran DIPA 01, juga disampaikan mengenai pembuatan Perjanjian Kinerja KPA yang baru serta adanya penyesuaian target.

Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., menyampaikan perkembangan perkara, termasuk perkara nomor 1468 yang telah diputus pada tanggal 21. Upaya hukum banding telah dilakukan dan proses selanjutnya menunggu penetapan dari hakim tinggi yang berwenang. Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan pentingnya informasi dari Jurusita/Jurusita Pengganti (JS/JSP) dalam mendukung proses administrasi perkara. Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah permasalahan pencetakan akta cerai pada perkara tertentu karena dapat menimbulkan perubahan status hukum dan berdampak pada persoalan lain, termasuk berkaitan dengan warisan. Perbaikan biodata pada akta cerai juga telah berjalan dan menjadi salah satu hal yang memerlukan arahan lebih lanjut dari pimpinan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., turut menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah pembaruan informasi pada videotron di Tugu Kartonyono, temuan berkaitan dengan Posbakum, serta perlunya pencermatan terhadap kelengkapan gugatan, khususnya perkara nonperceraian seperti perkara waris. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, diperlukan panduan atau template bagi Posbakum yang memuat data penting para pihak, termasuk nama dan bin, sehingga informasi yang dicantumkan dapat diverifikasi terlebih dahulu. Berkaitan dengan mediasi, disampaikan pula perlunya evaluasi agar keberhasilan mediasi tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan bagi para pihak. Hasil mediasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas mediator.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., dalam arahannya menyampaikan amanat Ketua Mahkamah Agung agar seluruh aparatur senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab. Integritas menjadi hal penting dalam menjaga marwah Mahkamah Agung Republik Indonesia di tengah perhatian masyarakat terhadap lembaga peradilan. Setiap aparatur diingatkan untuk mengedepankan sikap dan mental yang baik dalam memberikan pelayanan serta menghindari segala bentuk pelayanan yang bersifat transaksional. Selain itu, amanat Sekretaris Mahkamah Agung mengenai kedisiplinan juga perlu diterapkan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan disiplin kehadiran. Evaluasi terhadap absensi melalui sistem yang digunakan aparatur menjadi salah satu perhatian karena berkaitan dengan kedisiplinan dan penilaian kinerja. “Integritas dan disiplin harus menjadi landasan setiap aparatur dalam menjalankan tugas, karena pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat harus sesuai aturan, penuh tanggung jawab, dan mampu menjaga marwah lembaga peradilan,” tegas Miftahul Huda, S.Ag., M.H.

Melalui Rapat Dinas Monitoring dan Evaluasi Triwulan III ini, Pengadilan Agama Ngawi menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap tata kelola, administrasi, pelayanan, inovasi, dan kinerja aparatur. Setiap hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diwujudkan melalui tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pimpinan juga mendorong seluruh aparatur untuk menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, memperkuat koordinasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat ditutup dengan harapan agar seluruh hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti demi terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.