Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Panitera Pengganti Mandiri pada 13–15 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pegawai Pengadilan Agama (PA) Ngawi secara daring di meja kerja masing-masing. Bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman peserta mengenai tugas dan tanggung jawab panitera pengganti dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Sebanyak 11 pegawai PA Ngawi terdiri atas terdiri atas Berti Yussi Ekasari, A.Md., Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., Kartika Dwi Ajeng, S.H., Katherine Kovalaski, S.H., Riofitri Susanti, A.Md., Abdullah Ahmad, S.H., Di’ama Kamelia Agustin, S.H., Lilik Sumiyati, A.Md., Nur Fitriyan Syah, S.H., Yanti Muslikah, A.Md., dan Rizki Diah Emelia, A.Md. Peserta mengikuti kegiatan ini dengan mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan administrasi perkara, hukum acara, hingga pelaksanaan persidangan. Keikutsertaan pegawai PA Ngawi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan ketentuan serta prosedur kerja sesuai dengan standar yang berlaku.

Bimtek Calon Panitera Pengganti Mandiri diawali dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan bimtek dan penyampaian materi secara bertahap selama tiga hari. Materi pertama membahas tugas pokok dan fungsi panitera pengganti beserta kode etik yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, peserta memperoleh pembekalan mengenai pola BINDALMIN (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi), hukum materiil Pengadilan Agama, serta hukum acara peradilan agama. Pembahasan juga mencakup teknik pembuatan Berita Acara Sidang (BAS), tata cara pemanggilan dan pemberitahuan, serta administrasi perkara dan persidangan. Rangkaian materi tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap aspek teknis dan administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepaniteraan.

Selain materi mengenai administrasi dan hukum acara, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan. Materi tersebut meliputi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi penunjang lainnya, serta layanan peradilan elektronik atau e-Court. Pemahaman terhadap sistem dan aplikasi tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan perkara secara tertib, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peserta juga mempelajari materi mengenai sita dan eksekusi sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran dalam bidang kepaniteraan. Melalui berbagai materi tersebut, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses penanganan perkara, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan tahapan hukum sesuai kewenangan pengadilan. Penguasaan materi ini menjadi bekal penting bagi calon panitera pengganti dalam menunjang pelayanan peradilan yang profesional dan akuntabel.

Sebanyak 11 pegawai PA Ngawi yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas Berti Yussi Ekasari, A.Md., Muhammad Ismail Hasan, S.Kom., Kartika Dwi Ajeng, S.H., Katherine Kovalaski, S.H., Riofitri Susanti, A.Md., Abdullah Ahmad, S.H., Di’ama Kamelia Agustin, S.H., Lilik Sumiyati, A.Md., Nur Fitriyan Syah, S.H., Yanti Muslikah, A.Md., dan Rizki Diah Emelia, A.Md. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dari meja kerja masing-masing dengan mempelajari materi yang disampaikan dalam bimtek. Setelah seluruh materi selesai diberikan, kegiatan ditutup dengan pelaksanaan post-test untuk mengevaluasi pemahaman peserta setelah mengikuti pembelajaran. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan penutupan bimtek pada 15 Oktober 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Melalui penyelenggaraan Bimtek Calon Panitera Pengganti Mandiri, PTA Surabaya memberikan pembekalan teknis yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi aparatur peradilan agama. Keikutsertaan pegawai PA Ngawi dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas kepaniteraan, khususnya dalam administrasi perkara dan persidangan. Selain penguasaan teknis, pemahaman terhadap kode etik dan tanggung jawab profesi juga menjadi hal penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang berkualitas. Kompetensi yang terus dikembangkan perlu diimbangi dengan ketelitian, integritas, dan komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Sebagaimana pesan yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, “Profesionalisme dalam kepaniteraan tidak hanya ditunjukkan melalui penguasaan teknis, tetapi juga melalui integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam setiap proses peradilan.” Dengan demikian, hasil pembelajaran dari kegiatan ini diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program podcast Ngobrol Santai (Ngobras) dengan mengangkat tema “Waris dalam Perspektif Hukum Islam” pada Rabu, 14 Oktober 2026. Podcast ini dipandu oleh host Renata Soerja dengan menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., sebagai narasumber. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Radio Suara Ngawi sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Dalam perbincangan tersebut, narasumber membahas berbagai hal terkait pembagian harta warisan, jenis perkara waris, pihak-pihak yang berhak menerima warisan, hingga prosedur pengajuan perkara di pengadilan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian persoalan waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pembahasan disampaikan secara santai dan informatif agar materi hukum dapat dipahami oleh masyarakat secara lebih luas.

Dalam dialog tersebut, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. menjelaskan bahwa tidak semua persoalan waris harus diselesaikan melalui jalur sengketa di pengadilan. Salah satu penyebab munculnya sengketa waris adalah penundaan pembagian harta warisan dalam waktu yang lama. Penundaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika ahli waris telah berganti generasi sehingga jumlah pihak yang berkepentingan semakin banyak. Oleh karena itu, pembagian warisan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian secara kekeluargaan diharapkan dapat mencegah konflik berkepanjangan sekaligus menjaga hubungan baik antaranggota keluarga. Meski demikian, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian melalui jalur hukum dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, narasumber menerangkan bahwa penanganan perkara waris dapat dibedakan menjadi penyelesaian melalui sengketa dan non-sengketa. Perkara waris non-sengketa umumnya berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris untuk memenuhi kebutuhan administrasi tertentu. Sebagai contoh, penetapan ahli waris dapat diperlukan untuk mengurus pencairan tabungan milik pewaris atau keperluan administrasi lainnya. Sementara itu, perkara waris yang mengandung sengketa dapat muncul ketika terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan. Dalam perspektif hukum Islam, pihak-pihak yang berhak menerima warisan, sepanjang tidak terhalang menurut ketentuan kewarisan, antara lain berasal dari garis keturunan ke atas, seperti orang tua serta kakek dan nenek, pasangan suami atau istri, serta anak. Penentuan hak waris tetap harus memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam, termasuk hubungan kekerabatan, kondisi ahli waris, dan faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang kewarisan.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. juga menjelaskan bahwa penentuan pengadilan yang berwenang menangani perkara waris perlu memperhatikan agama pewaris dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, perkara kewarisan bagi orang Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan perkara kewarisan bagi orang non-Islam pada umumnya ditangani melalui Pengadilan Negeri. Untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama, masyarakat dapat memulai proses dengan melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, baik secara mandiri maupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Setelah perkara terdaftar, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Selanjutnya, para pihak memperoleh panggilan sidang sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian perkara diperiksa dalam persidangan. Penjelasan mengenai tahapan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur beracara sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menyelesaikan persoalan waris melalui mekanisme hukum yang tepat.

Melalui podcast Ngobrol Santai (Ngobras), Radio Suara Ngawi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang edukatif dan mudah dipahami. Pembahasan mengenai waris dalam perspektif hukum Islam menjadi pengingat bahwa persoalan pembagian harta peninggalan perlu ditangani secara bijaksana, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Musyawarah keluarga dapat menjadi langkah awal untuk menghindari perselisihan, sedangkan jalur pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan. Pesan yang disampaikan dalam perbincangan ini adalah, “Jangan menunda pembagian warisan, karena persoalan yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi sengketa yang melibatkan generasi berikutnya.” Dengan adanya edukasi melalui media radio dan podcast, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban dalam kewarisan serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan waris.

Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Mediator pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan mediasi sekaligus meningkatkan kualitas mediator dalam membantu para pihak menemukan penyelesaian perkara secara damai. Rapat dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., Hakim Sapuan, S.H.I., M.H., serta seluruh Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Ngawi. Turut hadir mediator nonhakim yang bertugas di Pengadilan Agama Ngawi, yakni Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM., Lilik Sofianiyatin, S.H.I., M.Si., CPM., dan Pravita Windi Anatasa, S.H., C.M. Dalam rapat tersebut, para peserta membahas capaian keberhasilan mediasi, penyusunan kesepakatan nafkah, pencatatan hasil mediasi, serta evaluasi sikap dan profesionalisme mediator dalam mendampingi para pihak.

Dalam pembahasan mengenai capaian mediasi, Hakim Sapuan menekankan pentingnya pendataan keberhasilan mediasi sebagai bahan evaluasi kinerja mediator. Ia juga menyoroti kesepakatan mengenai hak asuh anak yang perlu disertai penjelasan secara terperinci mengenai nafkah anak. Menurutnya, nominal nafkah dan kewajiban pemberiannya perlu dicantumkan secara jelas dalam dokumen kesepakatan mediasi agar hak-hak anak tetap diperhatikan setelah perceraian. Sementara itu, Panitera Tamaji mengingatkan agar hasil mediasi diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga pelaksanaan mediasi terdokumentasi dengan baik dan capaian keberhasilannya dapat tercatat. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, turut mendorong peningkatan kualitas hasil mediasi, khususnya terkait kesepakatan nafkah idah dan mut’ah. Ia menyampaikan harapan agar nilai total nafkah tersebut, apabila memungkinkan berdasarkan kondisi para pihak, dapat mencapai minimal Rp1 juta dengan mempertimbangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai standar kehidupan yang layak di Kabupaten Ngawi.

Mediator nonhakim Lilik Sofianiyatin menyampaikan bahwa dalam praktik mediasi, terdapat kondisi ketika para pihak telah menyepakati hak asuh anak, tetapi kesepakatan mengenai nafkah anak belum tercapai karena pihak ayah tidak bersedia memenuhi permintaan nafkah. Menanggapi kondisi tersebut, ia menyampaikan rencana untuk melakukan pendekatan kembali kepada para pihak agar kesepakatan hak asuh anak juga diikuti dengan pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan finansial anak. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pengasuhan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Sementara itu, mediator nonhakim Abdillah Halim mengungkapkan bahwa para pihak terkadang lebih leluasa menyampaikan persoalan dan keinginannya ketika menjalani mediasi tanpa didampingi kuasa hukum. Ia juga menilai bahwa layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), khususnya dalam perkara cerai gugat, memiliki peran penting untuk membantu menyampaikan informasi mengenai hak-hak istri sejak tahap awal. Dengan pemahaman tersebut, mediator diharapkan dapat melanjutkan proses mediasi secara lebih terarah dan membantu para pihak mempertimbangkan penyelesaian yang adil.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, menegaskan bahwa tujuan utama mediasi adalah menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mediator diharapkan mampu memaksimalkan pembahasan pokok perkara terlebih dahulu sebelum mengarahkan para pihak pada penyelesaian yang disepakati bersama. Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat usulan atau keputusan yang berpotensi merugikan salah satu pihak, mediator perlu mengambil langkah yang tepat untuk mendorong tercapainya kesepakatan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain substansi kesepakatan, Ketua Pengadilan Agama Ngawi turut menekankan pentingnya evaluasi sikap dan cara berkomunikasi mediator selama proses mediasi. Hal ini menjadi perhatian karena terdapat masukan dari pihak yang menjalani mediasi mengenai sikap yang dirasakan selama proses berlangsung. Melalui evaluasi tersebut, setiap mediator diharapkan dapat menjaga netralitas, mengedepankan empati, serta memberikan ruang yang seimbang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Ngawi berharap pelaksanaan mediasi semakin berkualitas, baik dari segi keberhasilan penyelesaian perkara maupun perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak. Peningkatan kualitas tersebut perlu didukung dengan pencatatan hasil mediasi yang tertib dalam SIPP, penyusunan kesepakatan yang jelas dan terukur, serta komunikasi yang profesional selama proses berlangsung. Sinergi antara pimpinan, hakim, panitera, seluruh Panitera Muda, dan mediator nonhakim menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan mediasi yang efektif dan berorientasi pada keadilan. Sebagai pesan utama dalam kegiatan ini, Ketua Pengadilan Agama Ngawi menegaskan, “Tujuan mediasi adalah mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.” Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh mediator untuk senantiasa mengutamakan penyelesaian yang adil, menjaga sikap netral, dan membantu para pihak membangun kesepakatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pengadilan Agama Ngawi menggelar rapat monitoring dan evaluasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Selasa, 13 Oktober 2026, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan bantuan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., Hakim Sapuan, S.H.I., M.H., serta seluruh Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Ngawi. Turut hadir perwakilan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah UIN Ponorogo selaku mitra dalam penyelenggaraan layanan POSBAKUM. Rapat berlangsung dengan pembahasan berbagai aspek pelayanan, mulai dari administrasi penyusunan gugatan dan permohonan hingga peningkatan kapasitas petugas dan ketepatan penyusunan dokumen hukum.

Dalam rapat tersebut, perwakilan POSBAKUM menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya rencana pergeseran petugas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Selain itu, POSBAKUM juga mengharapkan masukan dari jajaran Pengadilan Agama Ngawi guna memperbaiki pelaksanaan layanan pada masa mendatang. Pembahasan turut menyoroti kendala teknis dalam penyusunan surat gugatan dan permohonan, khususnya adanya perbedaan antara dokumen dalam bentuk soft file dan hard file. Menanggapi hal tersebut, Panitera Muda Gugatan menyampaikan bahwa permasalahan terkait sistem akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Apabila aplikasi pembuatan surat gugatan atau permohonan belum dapat mengakomodasi perbedaan dokumen tersebut, pihak POSBAKUM diminta untuk mengirimkan kembali berkas melalui email agar dapat dilakukan penyesuaian. Ketelitian dalam penulisan identitas para pihak juga menjadi perhatian penting untuk memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan perkara.

Dari sisi substansi penyusunan dokumen, Hakim Sapuan menyampaikan bahwa pelaksanaan layanan POSBAKUM secara umum telah berjalan dengan baik, tetapi tetap perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti adanya beberapa fakta atau kejadian yang dialami para pihak, tetapi belum tercantum secara tertulis dalam dokumen perkara. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Ahsan Dawi, menegaskan pentingnya penyusunan kronologi peristiwa secara runtut dan jelas, termasuk keterangan mengenai pihak yang meninggalkan rumah serta upaya perdamaian yang telah dilakukan bersama keluarga. Hal tersebut diperlukan agar duduk perkara dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, rapat juga membahas pertanyaan dari POSBAKUM mengenai pencantuman nafkah idah dan mut’ah yang telah disepakati dalam mediasi apabila salah satu pihak mengajukan rekonvensi, apakah penyusunannya perlu menyesuaikan hasil mediasi atau tuntutan yang diinginkan pihak terkait. Pembahasan lainnya mencakup penyusunan dokumen replik dan duplik sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, menekankan bahwa kejelasan kronologi kejadian merupakan hal mendasar dalam penyusunan dokumen perkara. Menurutnya, uraian peristiwa yang sistematis dan lengkap akan membantu hakim memahami persoalan yang diajukan serta menjadi salah satu dasar dalam memeriksa perkara. Ia juga mengingatkan bahwa kualitas dan sikap petugas POSBAKUM menjadi perhatian masyarakat sehingga profesionalisme, ketelitian, dan etika pelayanan harus senantiasa dijaga. Evaluasi ini diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sinergi antara POSBAKUM, LKBH Fakultas Syariah UIN Ponorogo, dan seluruh unsur Pengadilan Agama Ngawi dinilai penting untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat pencari keadilan diharapkan memperoleh bantuan dalam penyusunan dokumen hukum yang lebih jelas, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan POSBAKUM melalui pembenahan sistem, penguatan kompetensi petugas, serta peningkatan koordinasi antarpihak. Seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret guna meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas dokumen perkara. Peningkatan kualitas layanan juga perlu diiringi dengan sikap ramah, profesional, dan bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Sebagai pesan utama dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ngawi menegaskan pentingnya penyusunan kronologi yang jelas sebagai dasar untuk memahami perkara. “Kronologi kejadian harus jelas karena itu menjadi dasar untuk membaca perkara-perkara.” Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh petugas POSBAKUM agar senantiasa mengutamakan ketelitian, kejelasan informasi, dan kualitas pelayanan demi mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengadilan Agama Ngawi menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama PT Pos Indonesia Cabang Ngawi pada Selasa, 13 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Media Center Pengadilan Agama Ngawi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pengiriman surat panggilan kepada para pihak berperkara. Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta seluruh Panitera Muda Pengadilan Agama Ngawi. Selain itu, jajaran PT Pos Indonesia Cabang Ngawi turut hadir untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama pelayanan pengiriman dokumen pengadilan. Pertemuan ini menjadi sarana koordinasi untuk mengidentifikasi kendala, menyampaikan masukan, serta merumuskan langkah perbaikan demi mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, tertib, dan akuntabel.

Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kekosongan petugas loket PT Pos Indonesia di Pengadilan Agama Ngawi setiap hari Rabu akibat adanya pergeseran pegawai yang bertugas di sejumlah instansi, termasuk Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan petugas loket sangat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Pihak PT Pos Indonesia Cabang Ngawi menyampaikan bahwa petugas baru telah tersedia untuk menggantikan petugas sebelumnya yang bertugas di Pengadilan Agama Ngawi. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi menegaskan agar penggantian petugas yang tidak hadir pada hari Rabu segera ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat aktivitas pelayanan kantor. Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi menyatakan akan kembali menyampaikan arahan kepada petugas terkait agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara rutin dan konsisten.

Dalam pembahasan bersama Panitera Muda Gugatan, sejumlah catatan teknis terkait pengiriman surat panggilan turut menjadi perhatian. Kesalahan penulisan nama pihak dan nomor perkara, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penginputan identitas, dinilai dapat mengakibatkan data tidak terekam dengan benar dalam sistem. Selain itu, surat panggilan diharapkan dikirimkan oleh petugas pengirim surat yang berwenang, sedangkan tagihan biaya pengiriman dari PT Pos Indonesia diminta untuk direkap dan disampaikan secara berkala. Pihak Pengadilan Agama Ngawi mengharapkan agar tagihan tersebut dikirimkan setiap hari atau paling lambat setiap tiga hari sekali guna mendukung ketertiban administrasi dan pengawasan biaya. Ketepatan waktu pengiriman juga menjadi hal penting, mengingat surat panggilan sidang harus sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan paling lambat tiga hari sebelum persidangan dilaksanakan. Di samping itu, pengisian relaas panggilan harus memuat keterangan yang jelas mengenai pihak yang menerima surat, termasuk hasil pelacakan apabila rumah pihak yang dituju dalam keadaan kosong, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut.

Sementara itu, Panitera Muda Hukum menyampaikan masukan mengenai penempatan meterai pada dokumen yang menggunakan kertas berukuran F4 agar tidak diletakkan terlalu dekat dengan bagian bawah kertas. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk menjaga ketepatan tata letak dan kerapian dokumen administrasi. Selain itu, turut dibahas tindak lanjut mengenai nafkah titipan yang sebelumnya telah menjadi perhatian dalam koordinasi antara kedua pihak. Menanggapi berbagai masukan tersebut, perwakilan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi menyampaikan komitmennya untuk melakukan sosialisasi ulang kepada petugas input terkait ketepatan penulisan identitas dan nomor perkara. Pihak PT Pos juga menyatakan bahwa tagihan biaya akan dikirimkan setiap hari, penempatan meterai akan kembali disosialisasikan kepada petugas, serta ketentuan mengenai batas waktu penerimaan surat panggilan akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan. Evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan kesalahan teknis yang berpotensi mengganggu kelancaran administrasi perkara.

Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan kerja sama dengan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan petugas loket, ketepatan pengiriman surat panggilan, serta kelengkapan informasi dalam pelaporan hasil pengiriman melalui sistem pelacakan (tracking). Menurutnya, keterangan mengenai kondisi rumah yang kosong atau pihak yang menerima surat harus dicatat secara jelas agar pengadilan dapat menentukan langkah selanjutnya secara tepat. Evaluasi tersebut bukan sekadar untuk mengidentifikasi kekurangan, melainkan juga menjadi upaya bersama dalam menjaga mutu pelayanan publik. “Secara garis besar pelayanan sudah bagus, namun tetap diperlukan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” demikian pesan yang ditekankan dalam rapat tersebut.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Pengadilan Agama Ngawi dan PT Pos Indonesia Cabang Ngawi berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kedisiplinan petugas, serta memperbaiki ketepatan dan ketertiban administrasi pengiriman surat. Hasil evaluasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan evaluasi secara berkala, berbagai kendala teknis diharapkan dapat diminimalkan sehingga tidak menghambat proses persidangan maupun pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antarlembaga dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengadilan Agama Ngawi berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel.