Ngawi, 2 Maret 2026  – Pengadilan Agama Ngawi mengikuti bimbingan teknis (bimtek) perencanaan pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan diikuti dari Ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Ngawi. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja dalam menyusun dan mengumumkan rencana pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tepat dan akurat melalui aplikasi SIRUP. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Ngawi, ANTONI WINDIKA, S.H. hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengikuti jalannya bimtek secara seksama sebagai bentuk komitmen dalam mendukung tertib administrasi perencanaan pengadaan. Partisipasi tersebut sekaligus memastikan bahwa proses perencanaan pengadaan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi selaras dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dengan keterlibatan langsung pejabat teknis, diharapkan implementasi hasil bimtek dapat berjalan optimal.

Dalam pemaparannya, narasumber dari LKPP menjelaskan pentingnya perencanaan pengadaan yang dilakukan sejak awal tahun anggaran. SIRUP berfungsi sebagai sarana transparansi informasi rencana umum pengadaan kepada publik dan para pelaku usaha. Melalui sistem ini, setiap satuan kerja diwajibkan menginput dan memperbarui data rencana pengadaan secara berkala. Ketepatan dan kelengkapan data menjadi kunci agar proses pengadaan dapat berjalan lancar. Selain itu, perencanaan yang baik juga akan meminimalkan risiko keterlambatan serta potensi kesalahan administrasi.

Pelaksanaan bimtek berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan simulasi penginputan data pada aplikasi SIRUP. Peserta diberikan panduan teknis mulai dari tahap perencanaan, pengisian paket pengadaan, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dalam kegiatan tersebut juga ditegaskan bahwa kesalahan dalam perencanaan dapat berdampak pada pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap operator dan pejabat terkait diminta untuk lebih cermat, teliti, dan konsisten dalam melakukan pembaruan data. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap perencanaan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pemahaman teknis yang diperoleh dari kegiatan ini akan segera ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana pengadaan di Pengadilan Agama Ngawi. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan pengadaan diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Melalui keikutsertaan dalam bimtek yang diselenggarakan LKPP ini, Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diharapkan, hasil kegiatan ini dapat diimplementasikan secara konsisten guna mendukung terciptanya sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.