Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Agama Ngawi pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang Ketua Pengadilan Agama Ngawi dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Silaturahmi tersebut dilaksanakan sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan antara BPS Ngawi dan Pengadilan Agama Ngawi. Pertemuan ini juga menjadi ruang dialog untuk membahas penyelarasan data sektoral yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan publik. Semua rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib serta menghasilkan diskusi konstruktif.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan lengkap Pengadilan Agama Ngawi, yaitu Ketua PA Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H., Wakil Ketua PA Ngawi, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera PA Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., serta Sekretaris PA Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H.. Kehadiran seluruh pimpinan ini menunjukkan keseriusan PA Ngawi dalam menjalin hubungan baik dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Para pejabat PA Ngawi menyambut langsung tamu dari BPS Ngawi dan membuka diskusi mengenai kebutuhan data sektoral yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Diskusi berlangsung akrab dan terbuka, membahas pemutakhiran data serta mekanisme pelaporannya. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa sinergi antarlembaga sangat penting dalam menghadapi kebutuhan informasi publik.

Dalam dialog tersebut, BPS Ngawi menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama Ngawi atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Mereka menjelaskan pentingnya dukungan data dari lembaga peradilan dalam penyusunan statistik sektoral yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Ketua PA Ngawi menekankan bahwa pihaknya siap mendukung pemenuhan data secara tepat waktu dan akurat sebagai bagian dari komitmen transparansi lembaga. Selain itu, kedua instansi juga membahas potensi kerja sama lanjutan termasuk peningkatan koordinasi digital agar pertukaran data dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Pertemuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat memperkuat keandalan data lintas instansi.

Silaturahmi kemudian ditutup dengan penyampaian pesan motivatif dari pimpinan agar kerja sama ini dapat terus dilanjutkan pada masa mendatang. Kedua pihak sepakat bahwa kualitas data publik sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antarinstansi. Setelah diskusi selesai, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan. Para peserta berharap bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui penyediaan data yang lebih valid dan terpercaya. Sebagaimana disampaikan dalam pesan penutup, “Ketika instansi bekerja bersama, maka data menjadi lebih kuat, dan pelayanan publik menjadi lebih bermakna.” RF

Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jabatan Fungsional Arsiparis yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom sesuai dengan undangan resmi bernomor 4227/BUA.2/UND.KP3.4.3/XI/2025. Bimtek ini digelar untuk meningkatkan pemahaman para pejabat fungsional terhadap pengelolaan kearsipan negara berdasarkan kebijakan terbaru. PA Ngawi mengikuti kegiatan ini dari ruangan kerja Pengadilan Agama Ngawi, yang disiapkan sebagai lokasi koordinasi daring. Seluruh rangkaian acara diikuti dengan tertib dan penuh perhatian.

Materi yang disampaikan dalam Bimtek menitikberatkan pada peningkatan kompetensi arsiparis, termasuk pemahaman terhadap regulasi baru terkait angka kredit, jenjang jabatan, serta indikator kinerja utama dalam jabatan fungsional. Sesi khusus untuk jabatan arsiparis dilaksanakan pada pukul 13.30–16.00 WIB dengan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Narasumber memberikan penjelasan mendalam mengenai pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, standar penyelenggaraan kearsipan, serta pentingnya tertib arsip dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Penjelasan tersebut dipaparkan secara rinci agar peserta mampu mengimplementasikannya dalam tugas harian. Peserta juga diberi ruang untuk berdiskusi dan bertanya mengenai tantangan kearsipan di satuan kerja masing-masing.

Kegiatan ini dihadiri oleh dua arsiparis Pengadilan Agama Ngawi, yaitu Dwi Ambar Alfiyah, A.Md.S.I. dan Lilik Sumiyati, A.Md., yang menjadi perwakilan resmi satuan kerja. Kehadiran mereka sangat penting karena jabatan fungsional arsiparis memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian informasi, keamanan dokumen, dan ketertiban administrasi pengadilan. Selama kegiatan berlangsung, kedua arsiparis mengikuti seluruh materi secara aktif dan mencatat poin-poin penting untuk diterapkan di lingkungan PA Ngawi. Partisipasi ini menunjukkan komitmen PA Ngawi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan internal. Dengan meningkatnya kompetensi arsiparis, diharapkan tata kelola dokumen PA Ngawi menjadi lebih sistematis, akurat, dan sesuai standar nasional.

Kegiatan Bimtek diakhiri dengan penegasan pentingnya peran arsiparis dalam mendukung pelayanan publik dan akuntabilitas lembaga. Panitia menyampaikan agar setiap peserta mampu mengimplementasikan seluruh materi yang telah diterima guna memenuhi tuntutan kinerja jabatan fungsional. PA Ngawi memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena memberikan ruang pembelajaran yang relevan dengan tugas dan fungsi arsiparis di satuan kerja. Para peserta berharap pembinaan kompetensi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan profesionalitas aparatur. Sebagaimana disampaikan dalam kutipan penutup, “Arsip yang tertata baik bukan sekadar dokumen, tetapi jejak pertanggungjawaban dan cermin integritas lembaga.” RF

Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jabatan Fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom sesuai dengan jadwal dan arahan yang tercantum pada surat undangan resmi bernomor 4227/BUA.2/UND.KP3.4.3/XI/2025. Tujuan penyelenggaraan Bimtek ini adalah meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, termasuk Pranata Keuangan APBN, dalam rangka mendukung implementasi kebijakan kepegawaian terbaru. PA Ngawi mengikuti kegiatan tersebut dari ruangan kerja Pengadilan Agama Ngawi, yang telah disiapkan untuk mendukung kelancaran partisipasi secara virtual. Seluruh prosedur kegiatan diikuti sesuai jadwal yang ditetapkan oleh panitia pusat.

Materi Bimbingan Teknis yang disampaikan menekankan beberapa aspek penting terkait tugas dan tanggung jawab pejabat fungsional. Untuk jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN, kegiatan berlangsung pada pukul 09.00–11.30 WIB dengan narasumber dari Kementerian Keuangan. Narasumber memberikan penjelasan tentang regulasi terbaru, mekanisme pembinaan jabatan, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi lingkup kerja pranata keuangan. Selain itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai pembinaan karier, jenjang jabatan, dan metode penilaian angka kredit. Seluruh peserta diarahkan untuk memahami perubahan regulasi agar dapat mendukung proses kerja yang akuntabel dan profesional.

Dari Pengadilan Agama Ngawi, kegiatan ini dihadiri oleh Pranata Keuangan APBN, Berti Yusi, yang menjadi perwakilan resmi dalam mengikuti Bimtek tersebut. Kehadiran beliau merupakan bagian dari komitmen PA Ngawi dalam memastikan pejabat fungsional mendapatkan pembaruan informasi terkait pengelolaan keuangan negara. Selama kegiatan berlangsung, Berti Yusi mengikuti seluruh penjelasan narasumber dan mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan implementasi tugas sehari-hari. Keterlibatan aktif pejabat fungsional dalam kegiatan Bimtek ini sangat penting untuk memastikan kualitas administrasi keuangan tetap sesuai dengan ketentuan nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa PA Ngawi mendukung penuh pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

Kegiatan Bimbingan Teknis ditutup dengan imbauan agar peserta segera mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing. Panitia juga menekankan pentingnya ketelitian, integritas, dan pemahaman regulasi dalam menjalankan jabatan fungsional, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. PA Ngawi menyambut baik kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis pranata keuangan dalam mendukung tata kelola keuangan negara. Seluruh peserta berharap Bimtek ini mampu meningkatkan mutu pelayanan administratif di lingkungan peradilan. Sebagaimana disampaikan dalam pesan penutup, “Jabatan fungsional bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang menuntut ketelitian, profesionalisme, dan komitmen untuk menjaga keuangan negara secara bertanggung jawab.” RF

Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Data Tanah dan Bangunan yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom, sebagaimana tampak pada tayangan presentasi resmi yang ditampilkan oleh Biro Perlengkapan. PA Ngawi mengikuti kegiatan tersebut dari ruangan kerja Pengadilan Agama Ngawi yang telah disiapkan sebagai tempat koordinasi virtual. Agenda ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan akurasi data aset negara, khususnya tanah dan bangunan milik satuan kerja peradilan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh perhatian.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini menitikberatkan pada proses monitoring, evaluasi, serta pemetaan ulang data tanah dan bangunan yang dimiliki oleh satuan kerja. Narasumber menjelaskan pentingnya kesesuaian antara data fisik dengan data administrasi guna mendukung tertib administrasi Barang Milik Negara (BMN). Penekanan juga diberikan pada penggunaan teknologi pemetaan yang lebih akurat sebagai langkah meningkatkan validitas data aset. Para peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas aspek teknis yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Kegiatan berlangsung dinamis dan informatif dengan penyampaian materi yang terstruktur.

Dari Pengadilan Agama Ngawi, kegiatan ini dihadiri oleh Operator BMN, Ismail Hasan, S.Kom, yang menjadi perwakilan resmi satuan kerja. Kehadiran beliau sangat penting karena pengelolaan data tanah dan bangunan harus dilakukan secara teliti agar sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung dan regulasi nasional. Selama kegiatan berlangsung, Operator BMN mengikuti seluruh penjelasan narasumber serta mencatat hal-hal teknis yang berkaitan dengan validasi data aset. Partisipasi PA Ngawi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam menjaga ketertiban administrasi BMN serta mendukung proses pelaporan aset secara akurat. Keterlibatan aktif operator BMN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan aset di satuan kerja.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditutup dengan imbauan agar seluruh satuan kerja segera memperbarui dan memeriksa kembali data aset masing-masing. Narasumber menekankan bahwa ketepatan data tanah dan bangunan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas lembaga serta kepastian hukum kepemilikan aset negara. PA Ngawi menyambut baik kegiatan ini karena memberikan pemahaman mendalam terkait standar baru dalam pemetaan aset. Seluruh peserta berharap hasil kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset di lingkungan peradilan agama. Sebagaimana disampaikan dalam sesi penutup, “Aset negara adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan ketelitian, kejujuran, dan data yang benar.” RF

Pengadilan Agama Ngawi menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen PPPK yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan daring ini berlangsung sejak pukul 08.30 WIB melalui platform Zoom Meeting sesuai dengan undangan resmi. PA Ngawi mengikuti kegiatan tersebut dari Media Center Pengadilan Agama Ngawi, yang digunakan sebagai pusat koordinasi untuk kegiatan virtual. Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan Manajemen PPPK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018. Seluruh peserta tampak mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Biro Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Materi yang disampaikan meliputi hak cuti bagi PPPK, mekanisme perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta ketentuan disiplin PPPK. Setiap materi disampaikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta. Panitia juga memfasilitasi sesi tanya jawab untuk memperjelas isu-isu teknis yang kerap ditemui dalam pengelolaan kepegawaian PPPK. Agenda ini menjadi ruang edukasi penting bagi seluruh aparatur dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Seluruh PPPK Pengadilan Agama Ngawi hadir lengkap dalam kegiatan tersebut. Para peserta mengikuti kegiatan secara tatap layar dan mencatat hal-hal penting yang disampaikan narasumber. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen PA Ngawi untuk menaati regulasi kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme pegawai. Bimbingan Teknis ini juga menjadi sarana penting untuk menyatukan pemahaman para pegawai terkait hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai PPPK. Selain itu, kegiatan ini mendorong sinergi antara unit PA Ngawi dan instansi pusat dalam hal pengelolaan manajemen aparatur.

Kegiatan diakhiri dengan arahan dari panitia agar seluruh peserta mengimplementasikan materi Bimtek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Panitia menegaskan pentingnya disiplin dan pemahaman regulasi guna mewujudkan tata kelola kepegawaian yang baik di lingkungan peradilan agama. Peserta dari PA Ngawi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang bermanfaat ini. Mereka berharap pemahaman yang diperoleh dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja lembaga. Sebagaimana disampaikan dalam pesan penutup, “Seorang aparatur tidak hanya dituntut hadir, tetapi juga memahami aturan dan menerapkannya dengan penuh tanggung jawab.” RF