Tim Audit dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaksanakan audit terhadap Ketua Pengadilan Agama Ngawi pada Jumat, 22 Mei 2026. Kegiatan audit tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting oleh tim dari PTA Surabaya dan diikuti oleh PA Ngawi dari ruang Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Audit ini merupakan bagian dari pengawasan rutin guna memastikan pelaksanaan administrasi dan tata kelola peradilan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tim audit dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengawas, Drs. Ahmad Abdul Hadi, S.H., M.H. yang didampingi oleh HJ. Chalimah Tuzuhro, S.H. dan Novita Mahdiyah Izzati, S.H., M.H. Audit dilakukan untuk meninjau berbagai aspek administrasi dan pengelolaan di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi, meliputi keadaan berkas perkara, keuangan pihak ketiga, keuangan kas umum, hingga serah terima Barang Milik Negara (BMN).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ngawi, A. Mahfudin, S.Ag., M.H. tidak dapat menghadiri audit karena sedang menjalankan cuti ibadah haji. Meski demikian, jalannya audit tetap berlangsung dengan dihadiri oleh Sekretaris PA Ngawi Benny Hardiyanto, S.H., Plh Panitera Ahmad Atas Muhrof, S.H.I., Panmud Hukum Khoirurrozi, S.Sy., Bendahara Berti Yussi Ekasari, A.Md., Jurusita Moh Muclis Nurhadi, serta staf yang berkepentingan lainnya.

Pelaksanaan audit berlangsung dengan tertib dan lancar. Tim audit melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi perkara serta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemeriksaan terhadap kas umum dan keuangan pihak ketiga dilakukan guna memastikan kesesuaian antara administrasi dan kondisi riil di lapangan. Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) juga menjadi perhatian penting dalam audit kali ini agar seluruh aset negara dapat tercatat dan dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Seluruh peserta mengikuti jalannya audit dengan serius dan kooperatif. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bagi satuan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya audit tersebut, diharapkan tercipta tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Dalam arahannya, Drs. Ahmad Abdul Hadi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa audit bukan semata-mata mencari kekurangan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan penguatan kualitas administrasi di lingkungan peradilan agama. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. “Pengawasan dan audit merupakan bagian penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Dengan administrasi yang tertib dan pengelolaan yang baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan semakin meningkat,” ujarnya.

Melalui kegiatan audit ini, Pengadilan Agama Ngawi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas kinerja serta mempertahankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Audit daring yang dilaksanakan oleh PTA Surabaya tersebut juga menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam mendukung efektivitas pengawasan di lingkungan peradilan agama.

Rapat Koordinator Pengadilan Agama Wilayah Karisidenan Madiun digelar di Mbah Djoe Resort pada Jumat, 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting bagi jajaran pimpinan Pengadilan Agama di wilayah Koordinator Madiun dalam memperkuat sinergi, koordinasi, dan evaluasi kinerja lembaga peradilan agama. Acara ini dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Koordinator Madiun serta berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Koordinator Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dari Pengadilan Agama Ngawi, hadir Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. yang mewakili pimpinan satuan kerja.

Kehadiran para pimpinan dan sekretaris pengadilan agama di wilayah Karisidenan Madiun menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias, mulai dari sesi rapat koordinasi hingga agenda ramah tamah dan perpisahan pejabat yang mendapatkan promosi serta mutasi jabatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya menjaga soliditas antar satuan kerja demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain membahas program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas, forum tersebut juga menjadi wadah bertukar pengalaman serta strategi peningkatan pelayanan berbasis integritas dan profesionalisme.

Agenda perpisahan menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam kegiatan tersebut. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., mendapatkan amanah baru sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun mendapat promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama Pamekasan. Ketua Pengadilan Agama Ngawi juga berpindah tugas sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Adapun Ketua Pengadilan Agama Pacitan mendapat tugas baru di Pengadilan Agama Bojonegoro. Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran dan peningkatan kualitas kelembagaan di lingkungan peradilan agama.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas secara mendalam. Para peserta menyampaikan evaluasi terkait administrasi perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pengadilan agama. Diskusi berlangsung aktif dan konstruktif karena setiap satuan kerja memberikan pandangan serta solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing. Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional antar pimpinan pengadilan agama di wilayah Karisidenan Madiun. Suasana hangat dan penuh kebersamaan tampak selama kegiatan berlangsung, terutama ketika para peserta menyampaikan kesan dan pesan kepada pimpinan yang akan berpindah tugas. Banyak peserta memberikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para ketua yang selama ini dinilai berhasil membawa kemajuan bagi satuan kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan komunikasi antar pengadilan agama dapat semakin solid sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Menutup kegiatan tersebut, Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar tetap menjaga semangat pengabdian dan integritas di manapun bertugas. “Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Pesan tersebut mendapat apresiasi dari seluruh peserta sebagai motivasi untuk terus menjaga profesionalitas dan kebersamaan dalam menjalankan tugas di lingkungan peradilan agama.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada hari Rabu, 20 Mei 2026 di Aula Bangga Kencana DP3AKB Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam penanganan persoalan pasca perceraian dan pernikahan dini. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah unsur terkait, salah satunya Pengadilan Agama (PA) Ngawi yang diwakili oleh Panitera Muda Hukum, Khoirurrozi, S.Sy. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai peran strategis Pengadilan Agama Ngawi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Salah satu fokus utama pembahasan adalah perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan nafkah idah dan mut’ah bagi perempuan yang menjalani proses perceraian. Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap kasus pernikahan dini yang dinilai masih menjadi tantangan di tengah masyarakat.

Panitera Muda Hukum PA Ngawi, Khoirurrozi, S.Sy., menyampaikan bahwa lembaga peradilan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan tidak hanya berhenti pada proses persidangan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak ekonomi dan psikologis pasca perceraian. Ia menegaskan bahwa pemberian nafkah idah dan mut’ah merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap perempuan agar tetap memperoleh haknya secara layak setelah berakhirnya ikatan pernikahan.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung secara interaktif dengan melibatkan berbagai masukan dari peserta yang hadir. Para peserta membahas langkah-langkah pencegahan pernikahan dini melalui edukasi kepada masyarakat dan penguatan pendampingan keluarga. Selain itu, dibicarakan pula pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga peradilan, serta instansi terkait lainnya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan angka kekerasan, penelantaran, dan pelanggaran hak terhadap perempuan maupun anak. Melalui koordinasi yang baik, setiap pihak diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat komunikasi antar lembaga dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi dapat semakin maksimal dan berkelanjutan.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kerja sama, kepedulian, dan penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Khoirurrozi, S.Sy., dalam kegiatan tersebut.

Pengadilan Agama (PA) Ngawi kembali menggelar sidang keliling pada Rabu, 20 Mei 2026, di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang berada jauh dari kantor pengadilan. Sidang keliling ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Muh Yusuf, S.H.I., M.H., Hakim Mediator Sapuan, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti Ahmad Zamroni, S.H., Jurusita Pengganti Nur Fitriyan Syah, S.H., serta Kasubbag Umum dan Keuangan M. Luthfi Hapsoro, S.H. dan staff Pengadilan Agama Ngawi. Kehadiran para pejabat dan aparatur pengadilan ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Ngawi dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi masyarakat.

Kegiatan sidang keliling ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Gendingan dan sekitarnya. Warga merasa terbantu dengan adanya layanan persidangan yang dilaksanakan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Selain mempermudah akses hukum, sidang keliling juga menjadi bentuk nyata pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, majelis hakim dan seluruh petugas memberikan pelayanan secara profesional dan terbuka kepada para pencari keadilan. Proses mediasi juga dilakukan dengan pendekatan persuasif agar para pihak dapat menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Kehadiran sidang keliling di tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Program ini pun menjadi bagian dari komitmen Pengadilan Agama Ngawi dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Majelis Hakim, Muh Yusuf, S.H.I., M.H., menyampaikan bahwa sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. “Kami berharap melalui sidang keliling ini, masyarakat dapat memperoleh akses keadilan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus terkendala jarak maupun biaya,” ujarnya.