Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Workshop Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diselenggarakan oleh Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tanggal 18-20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Media Center Mahkamah Agung dan diikuti secara daring melalui oleh Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H. Workshop ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur peradilan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Workshop tersebut menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Materi yang disampaikan meliputi tugas dan tanggung jawab KPA merangkap PPK, tata kelola administrasi keuangan, penguatan akuntabilitas, hingga strategi pengendalian pelaksanaan anggaran agar berjalan efektif dan sesuai regulasi. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selama pelaksanaan workshop, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran strategis KPA dan PPK dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, peserta juga diberikan pembekalan terkait mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Diskusi interaktif berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dan studi kasus yang disampaikan peserta kepada narasumber. Melalui pembahasan tersebut, peserta dapat memahami langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas KPA dan PPK di satuan kerja masing-masing. Workshop ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar peserta guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap aparatur yang menjalankan tugas sebagai KPA maupun PPK dapat bekerja secara profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

Sekretaris Pengadilan Agama Ngawi, Benny Hardiyanto, S.H., menyampaikan bahwa workshop ini memberikan banyak manfaat dalam memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas sebagai KPA merangkap PPK. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap regulasi dan tata kelola keuangan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. “Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Dengan mengikuti workshop tersebut, Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas tata kelola administrasi keuangan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur, diharapkan pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di lingkungan peradilan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis menuju pelayanan berkelas dunia dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tinggi Surabaya pada tanggal 18-20 Mei 2026 bertempat di Shanaya Resort Malang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh panitera dan panmud se-Jawa Timur peradilan agama sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur peradilan. Dari Pengadilan Agama Ngawi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Panitera Muda Gugatan Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. dan Panitera Muda Permohonan Mokhammad Imron, S.H. Kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur peradilan agama dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait pelaksanaan tugas teknis kepaniteraan. Dalam pelaksanaannya, para peserta mendapatkan berbagai materi penting yang berkaitan dengan penegakan disiplin aparatur sipil negara, kode etik ASN dan panitera, serta peningkatan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan peradilan agama.

Tidak hanya membahas aspek kedisiplinan dan etika profesi, kegiatan ini juga mengupas berbagai persoalan teknis yang kerap ditemui dalam pelaksanaan tugas kepaniteraan. Salah satu materi yang menjadi perhatian utama adalah terkait penentuan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan pelaksanaan upaya hukum dalam perkara peradilan agama. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur administrasi, ketentuan hukum, serta penerapan teknis yang sesuai dengan regulasi terbaru. Diskusi berlangsung aktif dengan adanya sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan penerapan hukum di seluruh satuan kerja peradilan agama. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas teknis yang selama ini berjalan agar dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Dengan peningkatan kompetensi tenaga teknis, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan profesional. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang agung dan berkelas dunia.

Panitera Muda Gugatan Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap disiplin kerja, kode etik, serta aspek teknis kepaniteraan sangat penting dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan pemahaman dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan peradilan,” ungkapnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi tersebut, diharapkan seluruh tenaga teknis peradilan agama mampu meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan peradilan agama yang modern, akuntabel, dan berkelas dunia demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Kegiatan sosialisasi PAGU Anggaran Belanja Pegawai dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom oleh Pengadilan Agama Ngawi di ruang Media Center Pengadilan Agama Ngawi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penyusunan dan pengelolaan PAGU Anggaran Belanja Pegawai guna mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan peradilan agama. Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Ngawi diwakili oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Antono Windika, S.H., serta Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, M. Luthfi Hapsoro, S.H. Keduanya mengikuti seluruh rangkaian acara secara aktif dan seksama. Sosialisasi ini menghadirkan pemateri dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menyampaikan berbagai materi terkait kebijakan anggaran, mekanisme penyusunan PAGU, hingga langkah-langkah pengendalian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar dan interaktif. Para peserta mendapatkan penjelasan rinci mengenai pentingnya ketepatan dalam penyusunan kebutuhan anggaran belanja pegawai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait kendala yang dihadapi di masing-masing satuan kerja. Melalui forum tersebut, berbagai permasalahan teknis dapat dibahas bersama sehingga diharapkan mampu menghasilkan solusi yang efektif dan tepat sasaran. Sosialisasi ini juga menjadi sarana koordinasi antar satuan kerja dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan agama. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan mekanisme penyusunan PAGU, setiap satuan kerja diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan anggaran secara akuntabel, transparan, dan profesional. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola administrasi keuangan yang tertib dan sesuai dengan prinsip good governance.

Antono Windika, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi satuan kerja dalam memahami arah kebijakan anggaran belanja pegawai tahun berjalan. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap penyusunan PAGU anggaran akan membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan. “Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak informasi dan pemahaman baru terkait pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama Ngawi, mampu menyusun dan mengelola PAGU Anggaran Belanja Pegawai secara tepat, efisien, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang profesional dan berintegritas.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) menyelenggarakan kegiatan Mental Health Awareness bagi Hakim dan Aparatur Peradilan Agama secara nasional melalui platform daring. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pengadilan Agama Ngawi di ruang Multimedia Center secara zoom meeting sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran kesehatan mental aparatur peradilan. Acara ini dilakukan pada hari Selasa, 12 Mei 2026. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H., Plh Panitera Ahmad Atas Muhrof, S.H.I., para hakim, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan Mental Health Awareness ini mengangkat tema “Resiliensi Hakim dan Aparatur Peradilan Agama dalam Menghadapi Tekanan Psikologis dan Kompleksitas Perkara” yang menekankan pentingnya ketahanan mental dalam menjalankan tugas peradilan. Narasumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. (HC) Ary Ginanjar Agustian selaku CEO ESQ Corp, yang menyampaikan materi terkait penguatan karakter, pengelolaan emosi, serta strategi menghadapi tekanan kerja di lingkungan peradilan.

Dalam penyampaiannya, Prof. Dr. (HC) Ary Ginanjar Agustian menekankan bahwa aparatur peradilan dituntut tidak hanya memiliki kompetensi hukum, tetapi juga ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tekanan psikologis. Ia menjelaskan bahwa beban kerja yang tinggi, kompleksitas perkara, serta tuntutan pelayanan publik yang cepat dan akurat dapat menjadi faktor pemicu stres jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap aparatur peradilan perlu memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam menjaga kesehatan mental. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sebagai bagian dari resiliensi. Kegiatan ini juga memberikan ruang refleksi bagi peserta untuk memahami kondisi psikologis diri masing-masing. Para peserta diajak untuk mengenali tanda-tanda kelelahan mental dan cara mengatasinya secara sehat dan produktif. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja peradilan yang lebih sehat, harmonis, dan profesional.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini berjalan dengan tertib dan penuh antusiasme dari seluruh peserta di Pengadilan Agama Ngawi. Para peserta mengikuti setiap sesi dengan serius karena materi yang disampaikan dinilai sangat relevan dengan kondisi pekerjaan di lingkungan peradilan. Diskusi interaktif juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami lebih dalam terkait pentingnya mental health awareness.

Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berharap seluruh aparatur peradilan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dalam mendukung kinerja yang optimal. “Kesehatan mental yang kuat adalah fondasi utama bagi aparatur peradilan untuk tetap profesional, adil, dan berintegritas dalam setiap keputusan yang diambil,” menjadi pesan penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menggelar kegiatan Press Release Realisasi Belanja APBN Periode Bulan April Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor KPPN Madiun dan diikuti oleh satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Madiun pada Selasa, 12 Mei 2026. Pengadilan Agama Ngawi turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting yang diwakili oleh Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom. selaku Penata Layanan Operasional. Kegiatan press release ini dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian informasi terkait realisasi belanja negara Tahun Anggaran 2026 periode bulan April kepada seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Madiun memaparkan perkembangan realisasi belanja APBN yang meliputi pelaksanaan anggaran satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Selain memberikan informasi capaian realisasi anggaran, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemahaman satuan kerja terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dalam pemaparannya, pihak KPPN Madiun menjelaskan berbagai capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran hingga April 2026. Realisasi belanja negara disampaikan sebagai indikator penting dalam mendukung jalannya program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Diskusi dalam kegiatan berlangsung interaktif karena peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, maupun masukan terkait pelaksanaan anggaran di masing-masing satuan kerja. Melalui forum tersebut, diharapkan tercipta koordinasi yang lebih baik antara KPPN Madiun dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. Keikutsertaan Pengadilan Agama Ngawi dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen dalam menjaga tertib administrasi dan pengelolaan anggaran yang profesional. Dengan mengikuti press release tersebut, diharapkan satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui kegiatan press release ini, satuan kerja diharapkan mampu meningkatkan percepatan realisasi anggaran serta menjaga kualitas belanja negara agar memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. KPPN Madiun juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh satuan kerja dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini, Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom. menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap realisasi belanja negara sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan di lingkungan satuan kerja. “Pengelolaan anggaran yang baik harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan penuh tanggung jawab agar mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” menjadi pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.