Pengadilan Agama (PA) Ngawi turut berpartisipasi dalam program Podcast Ngobrol Santai (Ngobras) yang diselenggarakan di Radio Suara Ngawi pada Rabu, 11 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, PA Ngawi menghadirkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Tamaji, S.Ag., M.H., sebagai narasumber dengan mengusung tema “Beracara Secara Gratis (Prodeo)”. Podcast ini dipandu oleh Irfan Adhitya yang mengajak narasumber membahas berbagai informasi seputar layanan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu yang ingin memperoleh akses keadilan melalui Pengadilan Agama. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa dipungut biaya melalui mekanisme prodeo. Melalui siaran tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum di Pengadilan Agama.

Dalam perbincangan tersebut, Tamaji, S.Ag., M.H., menjelaskan bahwa prodeo merupakan layanan berperkara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai layanan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui ketentuan tersebut, masyarakat kurang mampu diberikan kesempatan untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus terbebani biaya perkara. Narasumber juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya semua jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat diajukan melalui mekanisme prodeo sepanjang pemohon memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, layanan prodeo menjadi salah satu bentuk komitmen lembaga peradilan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Tamaji, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa permohonan prodeo pada dasarnya hanya berlaku untuk satu tingkat peradilan. Apabila pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK), maka pemohon harus mengajukan permohonan prodeo kembali pada tingkat peradilan yang bersangkutan. Selain itu, pemohon prodeo berhak memperoleh layanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara sejak awal hingga selesai pada tingkat peradilan yang telah memperoleh persetujuan prodeo. Adapun sejumlah persyaratan yang perlu disiapkan oleh masyarakat antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama setempat, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan, serta surat keterangan penerimaan tunjangan sosial lainnya apabila tersedia. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengajuan permohonan agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui Podcast Ngobrol Santai (Ngobras) ini, PA Ngawi berharap informasi mengenai layanan prodeo dapat tersampaikan secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat Kabupaten Ngawi. Pemanfaatan media radio dan podcast menjadi salah satu langkah strategis dalam mendekatkan informasi layanan peradilan kepada masyarakat melalui media komunikasi yang informatif dan mudah diakses. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Sebagaimana pesan yang disampaikan dalam kegiatan edukasi ini, “Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan. Melalui layanan prodeo, Pengadilan Agama hadir memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.” Dengan adanya kegiatan ini, PA Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai layanan peradilan, sehingga terwujud pelayanan hukum yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.