Pengadilan Agama Ngawi mengikuti kegiatan Pembinaan Daerah oleh Hakim Agung Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (PT Surabaya), Senin, 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh seluruh jajaran peradilan se-Jawa Timur. Dari Pengadilan Agama Ngawi, kegiatan berlangsung di Media Center Pengadilan Agama Ngawi dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Miftahul Huda, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Tamaji, S.Ag., M.H., serta seluruh Hakim Pengadilan Agama Ngawi. Kegiatan pembinaan ini menjadi sarana bagi jajaran peradilan untuk mendapatkan arahan dan penguatan secara langsung dari para Hakim Agung terkait pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen aparatur peradilan dalam menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Sujatmiko, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya pembinaan bagi seluruh jajaran peradilan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Pembinaan juga menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai arahan serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan. Seluruh aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pembinaan secara berkala, setiap satuan kerja diharapkan mampu melakukan evaluasi dan terus meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan Pembinaan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Yang Mulia Sutarjo, S.H., M.H. Dalam sesi tersebut, para peserta mendapatkan berbagai arahan dan penguatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pembinaan kemudian dilanjutkan dengan materi Pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation. Rangkaian pembinaan selanjutnya diisi dengan Pembinaan Kamar Militer oleh Yang Mulia Brigjen (Purn) Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. Penyampaian materi dari masing-masing kamar peradilan memberikan penguatan kepada seluruh peserta mengenai pelaksanaan tugas, profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi peradilan.

Jajaran Pengadilan Agama Ngawi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kehadiran Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh hakim menunjukkan komitmen untuk terus mengikuti arahan dan pembinaan dari Mahkamah Agung RI. Berbagai materi dan arahan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di satuan kerja. Pembinaan tersebut juga menjadi pengingat bahwa setiap aparatur peradilan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Integritas harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas, sedangkan profesionalisme harus diwujudkan melalui kinerja dan pelayanan yang berkualitas,” menjadi pesan penting yang relevan bagi seluruh aparatur peradilan.

Dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Daerah tersebut, Pengadilan Agama Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan. Arahan yang disampaikan dalam kegiatan ini diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam bidang teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Pembinaan secara berkelanjutan juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kesamaan langkah seluruh satuan kerja peradilan di wilayah Jawa Timur. Melalui semangat perbaikan dan evaluasi yang terus dilakukan, Pengadilan Agama Ngawi akan senantiasa berupaya memberikan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.