Ngawi — Dalam rangka mendukung kelancaran proses administrasi keuangan akhir tahun, Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyelenggarakan kegiatan Zoom Meeting Pendampingan Pengajuan Transport Hakim dan Susulan Tunjangan Kinerja (Tukin) Bulan November 2025, pada Selasa, 4 November 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) di bawah lingkungan Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Agama Ngawi, yang mengikuti kegiatan secara daring dari ruang kerja. Hadir dalam kegiatan ini mewakili PA Ngawi yaitu operator keuangan, Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom., yang bertugas menangani pelaporan serta pengajuan administrasi keuangan di satuan kerja.

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis sekaligus menyelesaikan kendala yang sering dihadapi satker dalam proses pengajuan transport hakim dan tukin susulan. Tim dari Biro Keuangan MA RI menjelaskan secara rinci mengenai prosedur pengajuan melalui sistem aplikasi keuangan, mulai dari mekanisme input data, kelengkapan dokumen, hingga tahapan verifikasi dan validasi. Selain itu, Biro Keuangan juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian berkas agar hak-hak pegawai dapat tersalurkan tanpa hambatan menjelang penutupan tahun anggaran.

Sesi pendampingan ini berlangsung secara interaktif melalui forum tanya jawab langsung dengan perwakilan satker dari seluruh Indonesia. Berbagai permasalahan teknis yang muncul di lapangan, seperti kesalahan format dokumen atau kendala sinkronisasi sistem, dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh narasumber dari Biro Keuangan MA RI. Diskusi ini memberikan solusi konkret bagi satker untuk memastikan pengajuan transport dan tukin susulan dapat diproses secara cepat, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Usai kegiatan, Muhammad Anas Zainurrohman, S.Kom., menyampaikan kesan positif atas pelaksanaan pendampingan tersebut. “Forum pendampingan seperti ini sangat bermanfaat bagi kami di satuan kerja. Melalui sesi tanya jawab langsung, kami bisa mendapatkan penjelasan secara jelas dan praktis mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan untuk menjaga konsistensi dan ketertiban administrasi keuangan di seluruh lingkungan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, satuan kerja di bawah Mahkamah Agung diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan lebih efektif dan tertib administrasi. Sinergi antara Biro Keuangan MA RI dan satuan kerja daerah seperti Pengadilan Agama Ngawi menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. RF