Pengadilan Agama Ngawi, Jl. Ir. Soekarno Ngawi, Jawa Timur Indonesia, Kode Pos 63254 Telp. (0351) 749160, Fax (0351) 745336, Email : pa.ngawi@gmail.com.
f t g m
  • Siwas

  • HUT Mahkamah Agung Ke 73

  • Upacara Hari Pahlawan

  • Ketua Hakim dan Pegawai PA Ngawi

  • Gedung Pengadilan Agama Ngawi

Copyright 2018 - Santosa Budi Raharjo

Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama

PERKARA CERAI TALAK :

 

1.

Pemohon mendaftar permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

2.

Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.

3.

Tahap persidangan:

 

a.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b.

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).

4.

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

 

a.

Pemohonan dikabulkan; Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut.

b.

Permohonan ditolak; Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut.

c.

Permohonan tidak diterima; Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

5.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

 

a.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

b.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.

c.

Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

d.

Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

 

 PERKARA CERAI GUGAT :

 

1.

Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

2.

Penggugat dan cartoon porn Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.

3.

Tahap persidangan:

 

a.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami-istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b.

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).

4.

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

 

a.

Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.

b.

Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah tersebut.

c.

Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

d.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

 

 PERKARA LAINNYA :

 

1.

Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

2.

Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.

3.

Tahap persidangan:

 

a.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008.

b.

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi/gugat balik (pasal 132 HIR, 158 Rbg).

4.

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

 

a.

Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.

b.

Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.

c.

Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

d.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 Rbg).

e.

Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang memutus perkara tersebut.

Alamat Kantor

Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno Ngawi,Kode pos Kode Pos 63214

Nomor Telpon : (0351) 749160 

E mail: pa.ngawi@gmail.com

Website : www.pa-ngawi.go.id

 

 

 

Seleksi Terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a dan eselon II.b) Tahun 2018

Diumummkan kepada seluruh pegawai di lingkungan PTA Surabaya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a dan eselon II.b) tahun 2018 dihimbau untuk mendaftar ke http://pejabatonline.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial : Dr.H.M.Rum Nessa,SH,MH Sosok Yang Low Profile, Santun Dan Berint

Malang 30 Juli 2018, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Dr.H.M.Syafruddin,S.H.,M.H. atas nama Ketua Mahkamah Agung RI mewisuda Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Dr.H.M.Rum nessa, S.H,M.H. yang memasuki masa purnabhakti.


Dr. H.M. Syafruddin,S.H.,M.H. atas nama Ketua Mahkamah Agung RI mewisuda Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Dr. H.M. Rum nessa, S.H, M.H

Acara yang dilaksanakan di Hall Harris Hotel & Convention Malang turut dihadiri oleh Ketua Kamar Agama Dr.H.Amran Suadi,SH,MH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam provinsi Jawa Timur, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dari Badilag, Pengadilan Tingkat banding dan tingkat pertama, Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Jawa Timur dan undangan.