Pengadilan Agama Ngawi, Jl. Ir. Soekarno Ngawi, Jawa Timur Indonesia, Kode Pos 63254 Telp. (0351) 749160, Fax (0351) 745336, Email : pa.ngawi@gmail.com.
f t g m
  • Siwas

  • HUT Mahkamah Agung Ke 73

  • Upacara Hari Pahlawan

  • Ketua Hakim dan Pegawai PA Ngawi

  • Gedung Pengadilan Agama Ngawi

Copyright 2018 - Santosa Budi Raharjo

Prosedur Verzet

PROSEDUR UPAYA HUKUM VERZET

 

Verzet adalah Perlawanan Tergugat atas Putusan yang dijatuhkan secara Verstek.

Tenggang Waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan :

1.

Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan (Pasal 129 (2) HIR).

2.

Sampai hari ke 8 setelah teguran seperti dimaksud Pasal 196 HIR; apabila yang ditegur itu datang menghadap.

3.

Kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke 8 setelah eksekutarial (pasal 129 HIR). (Retno Wulan SH. hal 26).

Perlawanan terhadap Verstek, bukan perkara baru

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Putusan MA No. 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai Penggugat (Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, hal. 407).

Pemeriksaan Perlawanan (Verzet)

A.

Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula.

 

Dalam Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut:

-

Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal.

-

Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui.

Putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

B.

Surat Perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.

 

Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan cartoon porn acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PA, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. (Yahya Harahap,Hukum acara Perdata, hal 409-410).

Alamat Kantor

Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno Ngawi,Kode pos Kode Pos 63214

Nomor Telpon : (0351) 749160 

E mail: pa.ngawi@gmail.com

Website : www.pa-ngawi.go.id

 

 

 

Seleksi Terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a dan eselon II.b) Tahun 2018

Diumummkan kepada seluruh pegawai di lingkungan PTA Surabaya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a dan eselon II.b) tahun 2018 dihimbau untuk mendaftar ke http://pejabatonline.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial : Dr.H.M.Rum Nessa,SH,MH Sosok Yang Low Profile, Santun Dan Berint

Malang 30 Juli 2018, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Dr.H.M.Syafruddin,S.H.,M.H. atas nama Ketua Mahkamah Agung RI mewisuda Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Dr.H.M.Rum nessa, S.H,M.H. yang memasuki masa purnabhakti.


Dr. H.M. Syafruddin,S.H.,M.H. atas nama Ketua Mahkamah Agung RI mewisuda Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Dr. H.M. Rum nessa, S.H, M.H

Acara yang dilaksanakan di Hall Harris Hotel & Convention Malang turut dihadiri oleh Ketua Kamar Agama Dr.H.Amran Suadi,SH,MH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam provinsi Jawa Timur, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dari Badilag, Pengadilan Tingkat banding dan tingkat pertama, Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Jawa Timur dan undangan.